AMIEN RAIS GERAKKAN PEOPLE POWER? LEMESIN AJA . . .

125

Jakarta, CSW – Setelah lama nggak terdengar, tiba-tiba saja Amien Rais kembali bicara lantang. Sekarang dia punya posisi baru, sebagai Ketua Majelis Syuro namanya Partai Ummat ini partai baru.

Media memberitakan Amien menyerukan perlunya people power di Solo. Gagasan itu dia lontarkan dalam acara Dialog Nasional bertema ‘Rakyat Bertanya Kapan People Power?’. Dengan bersemangat mantan Ketua MPR itu meminta masyarakat bersama bergerak melakukan people power secara damai.

“People power yang tidak usah meneteskan darah, ndak usah bakar-bakar ban, ndak usah melempar gedung pemerintah,” ujarnya lagi. Amien Rais memang tokoh politik penting yang namanya dulu melekat dengan people power.

People power sendiri adalah sebuah istilah untuk menggambarkan gerakan masyarakat menentang pemerintah yang dianggap zalim dan melanggar konstitusi. Gerakan people power biasanya bertujuan menggulingkan penguasa melalui aksi massa turun ke jalan.

Istilah ini dulu dikenal ketika masyarakat hampir setiap hari melakukan aksi menentang pemerintah, yang berujung pada mundurnya Presiden Soeharto pada 1998. Saat itu Amien Rais dikenal sebagai salah satu tokoh utama penggerak people power.

Lalu Amien kembali dikenal memimpin gerakan masyarakat yang menuntut Presiden Abdurrahman Wahid mundur pada 2001. Ketika itu Amien sudah menempati posisi Ketua MPR. Kini, Amien kembali mengangkat istilah people power, untuk menentang Presiden Jokowi.

Amien kali ini ditemani sejumlah penentang Jokowi lainnya. Yang menggagas acara ini sendiri adalah sejawat Amien bernama Mudrick Setiawan Sangidu. Seperti Amien, Mudrick adalah seorang tokoh oposisi melawan Presiden Soeharto sejak 1997.

Saat itu dia membentuk gerakan bernama Mega Bintang di Solo. Di era reformasi, Mudrick bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Acara Dialog Nasional ini sendiri adalah rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke 26 Mega Bintang.

Selain Amien, para tokoh yang diundang dalam acara itu sebagian besar adalah mereka yang dikenal sebagai penentang presiden Jokowi, seperti Eggi Sudjana, Syahganda Nainggolan, Mayjen Purnawirawan Deddy S Budiman, Muslim Arbi, Eddy Mulyadi, dan lain-lain.

Para pembicara ini ramai-ramai bilang Presiden Jokowi sudah keluar dari rel Konstitusi dan tidak mampu lagi memimpin bangsa dengan baik. Presiden digambarkan sebagai tirani yang dikuasai oligarki.

Karena itu, kata mereka, Pak Jokowi harus mundur atau dimundurkan, demi penyelamatan bangsa dan penegakan kedaulatan rakyat. Mereka menyerukan rakyat agar bergerak karena tanpa desakan rakyat perubahan politik tidak akan terjadi.

Mereka tidak percaya bahwa pemilu 2024 akan berlangsung fair dan jujur. Dalam bayangan mereka, pemilu akan berlangsung penuh dengan kecurangan. Karena itu rakyat tidak boleh diam.

Mudrick juga tampil mengingatkan perlunya rakyat memiliki keberanian untuk melakukan koreksi rezim. Pemakzulan Jokowi menjadi keniscayaan bila memang ia sudah sulit diingatkan atau diperbaiki.

Mudrick sebelumnya diketahui menulis surat terbuka untuk Presiden Jokowi. Dalam surat itu ia meminta Presiden Jokowi bersikap adil sebagai Kepala Negara dalam Pilpres 2024.

Ia meminta Presiden tidak condong mendukung salah satu capres. Sekarang pertanyaannya: apakah masyarakat perlu risau dengan gerakan People Power ini? Rasanya sih tidak.

Yang harus diingat, gerakan semacam ini adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Masyarakat tentu berhak untuk berkumpul sebagai penentang pemerintah yang berkuasa. Yang perlu dikhawatirkan adalah kalau mereka berkembang menjadi gerakan anarkis yang merusak.

Dalam hal ini, Amien Rais sendiri kan bilang, gerakan masyarakat ini harus bersifat damai, jangan meneteskan darah dan bakar-bakar ban. DI sisi lain, masyarakat sendiri kan saat ini tidak sedang marah kepada pemerintah.

Apa sih yang dianggap sebagai bukti Presiden Jokowi melanggar konstitusi? Hasil-hasil survey menunjukkan kepuasan kepada kinerja Presiden sedang tinggi-tingginya. Misalnya, hasil survey Lembaga Survei Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden mencapai 82%.

Ini adalah tingkat kepuasan kinerja Presiden tertinggi selama Jokowi menjadi presiden. Kata LSI, penilaian terhadap kinerja Jokowi ini menguat sejak enam hingga tujuh bulan terakhir yaitu pada September 2022 hingga April 2023.

Begitu juga SMRC merilis hasil survey bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mencapai 81,7 persen. Jadi hampir persis sama dengan survey LSI. Karena itu, nampaknya sih gerakan seperti yang dilakukan Amien Rais ini tidak akan banyak didukung.

Tahun 1998, people power bisa terjadi karena masyarakat memang sudah sangat kecewa dengan Presiden Soeharto yang sudah berkuasa lebih dari 30 tahun. Tahun 2001, people power bisa berulang karena Presiden Gus Dur membubarkan parlemen.

Sekarang, tidak ada hal yang berpotensi mendorong masyarakat untuk menuntut pengunduran diri Presiden. Keluarga Jokowi sendiri nampak tak menganggap ini sebagai ancaman serius.

Gibran Rakabuming, putra Presiden Jokowi yang juga Walikota Solo, misalnya santai-santai saja. Di twitternya, Ia merespons berita People Power ini dengan emotikon ketawa. Jadi kalau mau gunakan istilah yang lagi populer sekarang.. “Amien Rais Bikin People Power? Dilemesin Aja..”