Jakarta, CSW – Ada satu hal yang mengherankan. Saat ini kan sedang ramai dibicarakan usulan penundaan pemilu 2024. Kalau pemilu ditunda, otomatis masa jabatan presiden diperpanjang Bahkan muncul juga gagasan agar masa jabatan presiden diiperpanjang menjadi 3 periode. Yang pertama mengangkat ini adalah Ketua PKB, Muhaimin Iskandar.
Kemudian didukung oleh Ketua Golkar dan Ketua PAN Buat kami di CSW, gagasan ini sama sekali tidak layak diterima. Ini gagasan anti demokrasi.Tapi ada satu hal yang sangat mengherankan. Paling tidak sampai saat saya membuat video ini, tidak ada tanggapan dari LSM-LSM yang selama ini kritis. Seolah-olah mereka memilih bungkam.
Kita tidak mendengar suara LBH, LBH Pers, Kontras, ICW, Green Peace, Walhi, dan nama-nama LSM terkenal lainnya. Saya menyebut mereka karena mereka selama ini yang paling aktif bersuara. Bahkan ketika tidak ada kasus besar pun, mereka dengan lantang bicara. Bulan lalu misalnya ada Koalisi LSM bernama Fraksi Rakyat Indoensia atau FRI.
Anngotanya puluhan LSM terkenal. Tiba-tiba saja, mereka mengeluarkan pernyataan berisi daftar 10 Kemiripan Jokowi dengan Soeharto. Jadi kalau sekarang, mereka tidak bicara apa-apa, itu menimbulkan tanda tanya besar. Masalahnya, ide penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden ini persoalan besar buat Indonesia. Ini adalah ancaman buat demokrasi.
Konstitusi kita tidak mengizinkan adanya penundaan pemilu. Kecuali untuk alasan darurat seperti bencana alam dan perang. Alasan yang digunakan para pengusul ide mengada-ada. Muhaimin menyebut soal kebangkitan ekonomi. Kata dia, saat ini Indonesia sedang menjalani pemulihan ekonomi sesudah terkena dampak Covid. Muhaimin khawatir, kalau akan diadakan pemilu, ekonomi bisa mundur lagi.
Pengusaha akan berhati-hati dan menahan diri. Juga ada ancaman konflik politik. Pokoknya, Indonesia terancam mengalami kemunduran. Tapi itu semua kan bukan alasan untuk mengundurkan pemilu dan memperpanjang jabatan presiden? Kalau mau memaksakan pengunduran pemilu, ya konstitusi harus diubah dulu. Diamandemen.
Ini bahaya buat demokrasi. Kesannya adalah tujuan menghalalkan cara. Seolah karena tujuan politik tertentu, konstitusinya pun diubah. Ini serius kan? Masyarakat secara umum juga tidak mendukung perpanjangan jabatan presiden. Survei-survei yang bisa dipercaya menunjukkan sekitar 70% masyarakat puas dengan kepemimpinan Jokowi. Tapi mayoritas menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden.
Karena itu, saya heran bila LSM-LSM kritis itu malah diam. Yang bersuara cuma partai politik dan pengamat yang diwawancara media. Sekarang ini yang mendukung ide Muhaimin hanyalah PKB, Golkar dan PAN. Sementara yang menolak adalah PDIP, PKS, Demokrat, PPP, Nasdem, dan Gerindra. Sejumlah pengamat juga menyuarakan kritik terhadap ide tersebut. Lucunya, LSM-LSM kritis tidak terdengar suaranya. Saya lagi berpikir apa ya alasannya?
Ada beberapa kemungkinan. Pertama, adalah karena LSM-LSM ini medukung ide penundaan pemilu. Tapi ini tidak masuk akal. Posisi politik LSM-LSM selama ini sangat pro demokrasi. Jadi mereka pasti anti penundaan pemilu. Kedua, sebagian pihak menuduh bahwa LSM-LSM ini ‘masuk angin’. Sekarang ini kan ada gossip beredar uang triliunan rupiah untuk mendukung kampanye perpanjangan jabatan presiden.
Nah yang dapat kucuran dana ini antara lain adalah LSM-LSM tersebut. Karena itu mereka duduk manis saja. Tapi, melihat reputasi mereka selama ini, rasanya tuduhan ini mengada-ada. Ini kan bukan LSM-LSM kecil yang butuh duit. LSM-LSM besar ini justru hidup dari sikap mereka yang kritis. Penyandang dana mereka umumnya adalah lembaga asing.
Dan lembaga asing ini memusatkan perhatian pada soal demokrasi, HAM dan semacamnya. Jadi kalau sampai LSM itu terbukti bisa dibeli, mereka tidak akan lagi dipercaya di dunia internasional. Karena itu, mungkin ada penjelasan ketiga. Kemungkinan ketiga, LSM besar diam karena yang jadi sasaran tembak bukanlah pemerintah.
Kalau yang mengangkat ide penundaan pemilu ini adalah wakil pemerintah, mereka akan mendapat sasaran empuk. Ini kan tidak terjadi. Yang mengusulkan adalah partai politik. Itu pun tidak kompak. Sementara kubu Jokowi sendiri terkesan tidak mendukung. Ada banyak orang-orang yang disebut Jokowers justru menolak perpanjangan jabatan Presiden. Lihat saja Cokro TV. Semua hostnya, yang sering dituduh buzzer, menolak. Begitu juga kami di CSW.
Kami sepenuhnya menolak ide penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi. Suara dari istana juga begitu. Mula-mula ada pernyataan dari staf khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini yang menegaskan pemerintah sama sekali tidak berniat mendukung ide Muhaimin. Lantas ada pula wakil Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardhani yang menyatakan sikap Jokowi tidak berubah dalam soal masa jabatan Presiden. Jokowi memang pernah menyatakan bahwa ia tidak menerima ide perpanjangan masa jabatan presiden.
Dia bahkan menyatakan ide itu menampar mukanya dan menjerumuskan. Jokowi bahkan mengatakan yang mengusulkan ide itu ingin cari muka. Jadi, dalam hal ini, Jokowi dan pemerintah tidak bisa dijadikan sasaran tembak. Masalahnya, selama ini, LSM-LSM membangun narasi bahwa Jokowi adalah presiden otoriter yang membawa kepentingan oligarki. Bahkan sebenarnya ada gossip yang sengaja ditiupkan bahwa otak di belakang Muhaimin adalah Jokowi sendiri.
Sempat beredar cerita bahwa Jokowi memanggil Muhaimin secara khusus. Dalam pertemuan itu, Muhaimin ditekan untuk mengajukan usulan soal pemilu. Karena itulah, menurut gossip ini, Muhaimin kemudian mengeluarkan ide kontroversial itu. Lebih jauh lagi diceritakan bahwa Jokowi juga memanggil Ketua Golkar dan Ketua PAN. Karena itulah, mereka kemudian juga mendukung ide Muhaimin. Sekarang, terbukti itu cuma gossip murahan. Istana dan kubu Jokowi ternyata menolak usulan Muhaimin.
Karena itu, koalisi LSM kehilangan alasan untuk bersikap kritis. Mereka inginnya sih menghantam Jokowi. Eh ternyata Jokowinya tidak mendukung perpanjangan masa jabatan. Seperti saya katakan, ini semua cuma kemungkinan. Mungkin juga ada alasan lain. Tapi yang terpenting, bungkamnya koalisi LSM patut disayangkan. LSM ada untuk membawa suara kritis masyarakat. Kalau mereka diam saja ketika ada ancaman terhadap demokrasi, kita semua dirugikan. LSM seharusnya selalu menempatkan kepentingan masyarakat luas di atas segalanya.
