Jakarta, CSW – Sejak 2014 Ukraina telah memilih untuk menempuh jalur integrasi Eropa dalam kebijakan dalam dan luar negerinya. Sektor civil society sendiri telah secara aktif mendorong agenda reformasi yang ambisius, terkait dengan implementasi komitmen yang tertuang dalam Perjanjian Asosiasi antara Uni Eropa (UE) dan Ukraina.
Meskipun civil society terus mengadvokasi reformasi dan transparansi pemerintah, laporan tahunan Freedom House, Nations in Transit 2019, menemukan bahwa Ukraina masih merupakan negara “demokrasi sebagian-bebas” (partly-free democracy).
Hal itu diungkapkan oleh Oksana Khomei, kandidat PhD di Institut Nasional untuk Studi Strategis di bawah naungan Presiden Ukraina.
Pada 2019, metrik kebebasan sipil telah bergeser dari 2,50 pada tahun 2017 menjadi 4,00 (dengan skor 7,00 sebagai yang terendah). Skor menurun karena terjadinya serangkaian serangan yang direncanakan dengan sengaja terhadap para aktivis sipil, dan kegagalan negara untuk menemukan dan menghukum mereka yang bertanggung jawab untuk itu.
Sebagai catatan positif, warga Ukraina mempercayai organisasi civil society lebih dari badan-badan negara. Yang mengejutkan, 51 persen orang Ukraina menyetujui kegiatan LSM (meningkat dari 43,4 persen pada 2018), dan 70 persen mempercayai inisiatif sukarelawan (meningkat dari 65,2 persen pada 2018).
Pada saat yang sama, 68,5 persen warga tidak mempercayai pegawai negeri. Oleh karena itu, civil society dianggap sebagai mitra yang dapat dipercaya bagi negara. Tingkat kepercayaan yang begitu tinggi dari warga negara membuat badan-badan negara sulit untuk mengambil keputusan tanpa keterlibatan legitimasi civil society.
Namun, peningkatan kepercayaan publik terhadap civil society tidak membawa peningkatan berkelanjutan dalam partisipasi sipil: hanya 7 persen warga negara yang secara aktif berpartisipasi dalam kehidupan komunitas mereka.
Peningkatan Jumlah LSM
Langkah penting ke depan untuk menciptakan lingkungan pendukung yang lebih baik bagi civil society diambil pada 6 Juni 2019, ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan persyaratan inkonstitusional dari aktivis antikorupsi untuk menyerahkan deklarasi aset mereka.
Ini adalah pencapaian tonggak dari kampanye advokasi dua tahun, yang dipimpin oleh civil society Ukraina, yang berarti bahwa ketentuan diskriminatif yang diperkenalkan pada 2017 tidak lagi berlaku.
Terlebih lagi, mulai Mei 2019, warga yang aktif di seluruh Ukraina dapat mendaftarkan LSM online secara gratis di portal Pemerintah. Ini sangat cocok dengan konsep “negara dalam ponsel cerdas”, yang didorong oleh tim baru Presiden Volodymyr Zelenskyy dan mayoritas parlemennya. Ini juga merupakan langkah maju yang penting untuk meningkatkan pelayanan publik dan mendukung peningkatan jumlah LSM di daerah, terutama yang dipimpin oleh kaum muda.
Dengan kemajuan signifikan yang dicapai dalam desentralisasi, stabilisasi makroekonomi, dan transparansi pengadaan publik, ada kebutuhan mendesak untuk mempercepat reformasi di bidang administrasi publik, penegakan hukum, peradilan dan perawatan kesehatan.
Agar lebih efektif, pemerintah dan parlemen yang baru harus bekerja sama dengan para ahli dari masyarakat sipil, karena di banyak bidang keahlian LSM sangat dibutuhkan.
Selain itu, sebagian besar warga belum melihat kemajuan dalam proses reformasi keseluruhan yang dimulai setelah EuroMaidan. Sebanyak 36 persen warga menghadapi pengalaman negatif dengan pelaksanaan reformasi, 33 persen gagal untuk mengakui kemajuan substansial, sementara hanya 3 persen percaya bahwa reformasi dalam agenda integrasi Euro berhasil.
Ketidaksabaran warga untuk akhirnya melihat beberapa hasil nyata, digabungkan dengan konflik yang berkepanjangan di Ukraina timur. Anti-korupsi, perawatan kesehatan, pensiun, reformasi lembaga penegak hukum, dan reformasi administrasi publik, sebagian besar diantisipasi oleh warga Ukraina.
Prinsip-prinsip Toronto
Koalisi civil society terus menjadi vital dalam mendorong reformasi. Menjelang pemilihan presiden dan parlemen 2019, sejumlah koalisi civil society menyerukan kelanjutan reformasi integrasi Euro.
Ada 68 LSM dalam Reanimation Package of Reforms (RPR) menyiapkan daftar “garis merah” untuk presiden di bidang keamanan, kebijakan luar negeri dan ekonomi, dan reformasi vital lainnya (pembatalan e-deklarasi untuk pegawai negeri, sabotase anti- reformasi korupsi, dan lain-lain).
RPR juga menyoroti prioritas untuk Ukraina (Prinsip-prinsip Toronto) pada malam Konferensi Reformasi Ukraina Ketiga, yang ditandatangani oleh lebih dari 100 LSM. Prinsip-prinsip Toronto menyerukan presiden baru dan parlemen untuk melanjutkan reformasi perawatan kesehatan, upaya anti-korupsi, elaborasi keamanan, dan harmonisasi hukum lebih lanjut dengan standar Eropa.
Seruan terbuka kepada presiden ditandatangani oleh lebih dari 100 organisasi hak HAM, dengan permintaan untuk meninjau dan mempercepat reformasi peradilan yang direncanakan oleh bagian politik dari Perjanjian Asosiasi dengan Uni Eropa.
Tujuh belas organisasi masyarakat sipil mengeluarkan pernyataan kepada partai politik yang mencalonkan diri untuk pemilihan, untuk memastikan reformasi berlanjut di badan anti korupsi dan penegakan hukum. Juga, untuk menjaga pengadaan obat-obatan melalui organisasi internasional, yang telah menyelamatkan nyawa ribuan pasien.
Presiden dan pemerintahan baru telah mematuhi tuntutan civil society dan memprioritaskan reformasi ini, sambil berjanji untuk melanjutkan proses integrasi Euro.
Sisi positifnya, koalisi civil society semakin menemukan landasan yang sama untuk kerja bersama. Pada 2019, Jaringan Pusat Organisasi Civil Society seluruh Ukraina –yang menyatukan 15 pemimpin LSM yang kuat dari utara ke selatan, timur ke barat– dan Jaringan Pengembangan Hukum –yang merupakan koalisi nasional dari 29 Organisasi Civil Society dengan fokus pada perlindungan HAM dan pemberian bantuan hukum kepada kelompok rentan– menyatukan upaya advokasi mereka untuk pertama kalinya.
Sebagai hasil dari kerja sama yang bermanfaat ini, laporan bayangan bersama tentang implementasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) di Ukraina diserahkan kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB.
Komitmen Integrasi Euro
Contoh lain yang sukses dari kerjasama lintas wilayah adalah laporan alternatif tentang hak-hak pengungsi internal (IDPs), yang disiapkan oleh tujuh LSM. Dengan lebih dari 1,4 juta pengungsi akibat konflik di timur, upaya menjaga reformasi tetap pada jalurnya –seperti yang dibayangkan oleh Perjanjian Asosiasi– menjadi lebih menantang.
Laporan tentang hak-hak IDP dan rekomendasi bagaimana memperbaiki situasi tersebut telah disampaikan kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB. Setelah itu, organisasi civil society aktif memprakarsai dialog dengan kementerian untuk mengatasi masalah HAM yang diangkat dalam laporan, sambil mendorong pihak berwenang untuk menjaga komitmen integrasi Euro.
Meskipun demikian, meski ada peningkatan inisiatif advokasi di tingkat lokal, pengaruh civil society seringkali ditantang. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian UNDP di 24 daerah di Ukraina, otoritas lokal cenderung mendengarkan tuntutan civil society dan terbuka untuk bekerja sama. Kecuali jika hal itu mengancam skema alokasi dana dan kepentingan kelompok bisnis regional.
Ini dan banyak lagi contoh perkembangan terakhir dalam civil society Ukraina menggambarkan bahwa tidak hanya organisasi nasional, dan sebagian besar berbasis di Kyiv, yang aktif di Ukraina. Tetapi juga organisasi civil society regional mulai menjadi lebih aktif. Jika bersatu, mereka dapat secara efektif mengadvokasi perubahan kebijakan dan mendorong implementasi komitmen integrasi Euro.
Tantangannya di sini terletak pada pengembangan tingkat pemahaman yang tepat oleh LSM. Hanya lewat membangun hubungan berdasarkan kepercayaan, kemitraan dan dialog, dan dalam kerjasama dengan negara, solusi untuk tantangan yang penting secara sosial dapat diatasi.
Seringkali mesin negara membutuhkan solusi yang disiapkan, berdasarkan penelitian dan pembelajaran. Hal ini karena pegawai negeri seringkali tidak memiliki pengalaman yang dibutuhkan, dan mereka dibebani oleh tugas-tugas birokrasi lainnya.
Pada akhirnya, civil society terus menjadi pendorong proses integrasi Euro Ukraina. Dan itu telah menunjukkan tanda-tanda konsolidasi dan kedewasaan yang lebih baik, siap untuk menyatukan dan memperkuat suara pesan-pesan kunci, agar badan-badan negara didengar.
Sementara suara civil society agak berpengaruh di tingkat nasional, tantangan untuk dipatuhi tetap menjadi masalah di tingkat lokal. Ini membutuhkan lebih banyak persatuan antara LSM yang beragam, untuk memperkuat kekuatan suara mereka, sambil bertindak sebagai “anjing pengawas” dan mitra dalam pelaksanaan reformasi.
Namun, dengan terjadinya perang Ukraina vs Rusia, yang dilatarbelakangi upaya Rusia mencegah masuknya Ukraina ke NATO, muncul tantangan baru. Yakni, bagaimana pengaruh perang ini terhadap dukungan civil society dan masyarakat terhadap integrasi Euro? Apakah itu akan berlanjut?
(satrio)
