Mungkin Anda termasuk orang yang jarang mendengar siaran RRI.
Tapi sebenarnya RRI adalah stasiun radio yang masih banyak pendengarnya di seluruh Indonesia.
Jaringan stasiun radionya paling luas
Kita membicarakannya kali ini karena satu hal.
Kami beberapa hari lalu memperoleh informasi dari seorang penonton yang tidak mau disebut namanya.
Dia membuat penelitian tentang isi RRI.
Dan secara mengejutkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa RRI saat ini telah menjadi sebuah media yang corong kepentingan kelompok-kelompok tertentu, seperti FPI dan PKS
Kami mencoba menceknya dengan melakukan penelusuran terhadap website RR di rri.co.id
Walau kami tidak mellakukan penelitian mendalam, kami menyimpulkan apa yang dishare iu memang bisa dipercaya.
Dan itu adalah hal yang mengkhawatirkan
Jadi begini …
Di masa Orde Baru dulu, RRI adalah media milik pemerintah.
Tapi sejak keluarnya UU Penyiaran 2003, posisi RRI sudah berubah.
Menurut UU tersebut, RRI berubah bentuk menjadi Lembaga penyiaran public.
Dengan kata lain, majikan RRI bukan lagi Menteri, melainkan rakyat Indonesia.
Menurut UU Penyiaran, RRI adalah pembaga penyiaran yang netral, indepeden, tidak komersial dan memberi layanan untuk kepentingan masyarakat.
Jadi mereka harus menyajikan informasi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pemerintah.
Bukan Cuma RRI yang begini.
TVRI juga menjadi Lembaga penyiaran public.
RRI dan TVRI bukanlah Lembaga komersial yang mengandalkan pemasukan dari iklan.
Karena itu RRI dan TVRI tidak berusaha mengejar rating.
Kontennya harus melayani kepentingan public.
Untuk itu dana pembiayaan RRI dan TVRI dibebankan kepada APBN.
Karena itu, RRI dan TVRI dibiayai uang rakyat.
Dan karena itu pula, RRI seharusnya memberikan informasi berkualitas bagi masyarakat Indonesia.
Dengan latar belaKANG itu, mudah-mudahanan Anda paham mengapa menurut kami hasil penelitian yang kami peroleh ini menjadi sangat mengkhawatirkan.
Si pengirim menyajikan data-data yang mengejutkan.
Kalau hasil penelitian ini benar, RRI memang bukan lagi menjadi corong pemerintah, tapi menadi corong kelompok-kelompok tertentu.
Misalnya dalam hal pembubaran FPI, RRI justru menonjolkan pendapat-pendapat yang mengecam pembubaran FPI.
Judul-judul berita RRI secara jelas menunjukkan kecenderungan itu.
RRI menampilkan suara PKS, Amien Rais, dan sejumlah tokoh lainnya yang sama-sama mengecam pembubaran FPI.
Dari kedseluruhan berita tentang pembubaran FPI di awal Januari, 51% berita di RRI justru menentang pembubaran FPI.
Padahal di Tempo saja, media yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintah, hanya 37% yang menentang pembubaran FPI.
Tentu saja, RRI tidak harus menjadi corong pemerintah tentang pembubaran FPI.
Tapi, yang seharusnya dilakukan RRI adalah menyajikan berita yang berimbang.
Kasus lain adalah Ketika Amien Rais dan kawan-kawan-kawan menemui Presiden Jokowi soal penembakan laskar FPI.
Banyak media lain melaporkan berita ini juga.
Tapi semua media secara netral memberitakan bahwa Amien datang untuk meminta pemerintah mengusut tuntas insiden tersebut.
RRI memberitakannya dengan cara berbeda.
Judul berita RRI adalah: “Amien Rais Lapor Presiden, Laskar FPI dibunuh.”
Jadi RRI secara tegas sudah menyimpulkan bahwa Laskar FPI dibunuh.
RRI terlihat sekali ingin mengarahkan bahwa tewasnya laskar FPI itu terjadi karena pembunuhan oleh polisi.
RRI juga terlihat cenderung menjadi media yang membesarkan PKS.
Sebagai contoh, dibandingkan smeua partai besar, Partai Keadilan Sejahtera adalah partai yang paling banyak diberitakan oleh RRI.
Selama bulan Januari sampai April 2021, terdapat 67 berita tentang PKS.
Sementara hanya ada 38 berita tentang PDIP, 38 berita tentang Gerindra, dan hanya 26 berita tentang Golkar.
Ada sejumlah data lain yang dikirim kepada kami.
Tapi itu saja sudah cukup untuk menjelaskan sikap RRI.
Bagi kami data ini harus ditanggapi secara serius oleh DPR dan pihak-pihak terkait lainnya.
RRI dipimpin oleh Dewan Direksi yang dipilih oleh Dewan Pengawas yang dipilih oleh DPR.
Karena itu DPR nampaknya harus turun tangan untuk menyelidiki mengapa ini bisa terjadi.
beberapa tahun yang lalu TVRI juga sudah diketahui menjadi media propaganda HTI.
Hal serupa jangan kembali berulang pada RRI.
Sebagai masyarakat yang membiayai RRI, tentu kita tidak mau RRI menjadi media bagi propaganda kelompok-kelompok tertentu yang tadi disebut.
Anggaran RRI dari APBN per tahun mencapai lebih dari Rp 1 Triliun.
Itu seharusnya digunakan untuk kepentingan publiK.
Mari kita awasi terus RRI.
(RPA/AA)
