Jakarta, CSW – Bagi kalangan civil society dan lembaga nonpemerintah (LSM), yang selama bertahun-tahun berkiprah di Afganistan, salah satu tantangan yang mereka hadapi adalah membangun dan mengembangkan dunia pendidikan. Khususnya bagi remaja perempuan.
Kemenangan Taliban dalam pergumulan kekuatan di negeri Asia Tengah itu telah mengangkat kembali masalah ini. Taliban sebelumnya sudah pernah berkuasa di Afganistan pada 1996-2001. Tetapi di bawah kekuasaan Taliban, pendidikan bagi remaja perempuan juga tidak berkembang maju.
Berikut ini merupakan hasil pengamatan badan PBB, UNICEF, tentang pendidikan di Afganistan. Di sebagian besar negara, seringkali ada kombinasi dari berbagai faktor yang mengarah pada pengecualian (eksklusi) dari pendidikan. Hal ini juga berlaku di Afganistan. Tapi, khususnya ada satu faktor tunggal – menjadi perempuan – yang menghadirkan tantangan yang paling berat.
Anak perempuan dari rumah tangga miskin, di daerah pedesaan, dan di beberapa bagian Afganistan yang dikendalikan oleh aktor non-negara, kemungkinan besar akan putus sekolah. Apa yang khusus untuk Afganistan adalah bahwa ada juga proporsi yang tinggi dari anak perempuan dari rumah tangga kaya, di daerah perkotaan, dan di seluruh provinsi yang tidak bersekolah.
Hambatan Sosial Budaya
Norma sosial, tradisi dan keyakinan agama melarang akses ke pendidikan sekuler bagi banyak anak perempuan. Perkawinan anak, meskipun menurun, juga tetap menjadi kendala utama pendidikan.
Menurut Survei Kondisi Kehidupan Afganistan 2016-2017, ketidaksetujuan keluarga adalah salah satu dari tiga alasan utama, mengapa anak perempuan dan laki-laki berusia 6-24 tahun berhenti sekolah. Masalah ini lebih sering terjadi pada anak perempuan daripada anak laki-laki (31 persen anak perempuan dibandingkan hanya 1,5 persen anak laki-laki).
Selain itu, ketidaksetujuan keluarga untuk tidak pernah masuk sekolah juga lebih menjadi masalah bagi anak perempuan (persentasenya 40 persen) daripada anak laki-laki (3 persen). Ketidakamanan (nyata atau yang dirasakan), termasuk potensi serangan dari Kelompok Oposisi Bersenjata dan pelecehan, adalah penghalang penting lainnya yang lebih banyak mempengaruhi anak perempuan daripada anak laki-laki.
Mendidik gadis remaja membawa beberapa risiko yang dirasakan. Yakni, dari aspek keamanan, psikologis, kesehatan, dan dampak sosial, persepsi publik tentang kemurnian (purity), peluang pernikahan dan tidak ada atau pengurangan mahar. Risiko-risiko ini sering kali lebih besar daripada manfaat yang dirasakan, dari perspektif orang tua.
Selama pemerintahan Taliban pada 1990-an, anak perempuan dan perempuan dilarang pergi ke sekolah. Seringkali larangan itu diberlakukan berdasarkan ideologi yang mendukung penjagaan kemurnian perempuan. Meskipun kekuasaan Taliban berakhir pada 2001 dan anak perempuan kemudian diizinkan pergi ke sekolah, banyak keluarga masih merasa ketakutan.
Pelecehan Seksual
Ancaman pelecehan seksual, kekerasan, pemerkosaan, dan kehamilan di luar nikah merupakan faktor signifikan yang menghalangi orang tua menyekolahkan anak perempuan mereka. Keyakinan agama yang menganggap anak perempuan hanya dimaksudkan untuk dilindungi di dalam rumah,juga membuat beberapa keluarga enggan menyekolahkan anak perempuan mereka.
Selain itu, kesucian anak perempuan (yang dirasakan) juga berdampak pada peluang pernikahan dan mas kawin. Dengan demikian, keluarga dapat merasakan disinsentif ekonomi langsung untuk mengizinkan anak perempuan dididik, terutama pada masa remaja. Menjaga gadis remaja di rumah akan melindungi mereka dan memastikan kemurnian mereka.
Disinsentif ekonomi ini tidak dikompensasi oleh kemungkinan pekerjaan yang lebih tinggi, karena perempuan di Afganistan jarang berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Ada persepsi luas bahwa perempuan harus menjadi ibu rumah tangga, dan sangat sedikit peluang kerja bagi perempuan berpendidikan.
Selain itu, norma budaya menyatakan bahwa setelah menikah perempuan tinggal bersama suami dan mertuanya, dan setiap penghasilan yang berpotensi diperoleh perempuan bermanfaat bagi keluarga suaminya. Anak perempuan juga menghadapi banyak pembatasan, karena norma budaya dan tabu seputar menstruasi.
Misalnya, sebuah penelitian menemukan bahwa sekitar 80 persen anak perempuan di Afganistan tidak diizinkan menghadiri acara budaya –seperti pernikahan dan pemakaman– pada saat menstruasi. Anak perempuan juga sering salah paham tentang menstruasi. Studi yang sama menemukan bahwa hanya 50 persen anak perempuan yang mengerti menstruasi sebelum menstruasi pertama mereka.
Kurangnya pengetahuan seputar menstruasi, dan mitos serta pantangan yang terkait dengan menstruasi, mempersulit anak perempuan untuk mengelola kebersihan menstruasi. Selain itu, hal tersebut juga melanggengkan kesalahpahaman di antara orang-orang yang terus mengucilkan dan mengisolasi anak perempuan untuk mengalami menstruasi. Hal ini juga mempengaruhi kehadiran mereka di sekolah.
Pernikahan Anak
Perkawinan anak sedang menurun di Afganistan, tetapi masih lazim: 9 persen wanita berusia 20-24 tahun dilaporkan menikah sebelum usia 15 tahun, dan 35 persen pada usia 18 tahun.
Anehnya, hubungan antara pernikahan anak dan pencapaian pendidikan cukup lemah di Afganistan. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun lebih mungkin untuk putus sekolah, dengan hanya 5 persen menyelesaikan sekolah menengah atau lebih tinggi. Hal ini dibandingkan dengan 12 persen untuk mereka yang menikah setelah usia 18 tahun.
Namun secara keseluruhan, tidak ada perbedaan besar dalam pencapaian pendidikan anak perempuan, antara mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun dan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun. Sebagian besar tidak pernah bersekolah.
Kemiskinan cenderung berdampak pada semua faktor lain, yang mengarah pada pengecualian dari pendidikan. Hampir semua keluarga dan komunitas di Afganistan menghadapi beberapa tingkat kesulitan ekonomi. Ini mempengaruhi keputusan dan peluang, yang berkaitan dengan pekerja anak, pernikahan anak, dan anak-anak penyandang disabilitas.
Survei Kondisi Kehidupan Afghanistan menunjukkan, hampir 54,5 persen penduduk Afganistan (15,9 juta) berada di bawah garis kemiskinan. Anak perempuan memiliki kemungkinan besar untuk putus sekolah di semua tingkatan kekayaan, sedangkan peluang pendidikan anak laki-laki tampaknya sangat dipengaruhi oleh kemiskinan. Hal ini dapat dikaitkan dengan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi dalam kegiatan ekonomi (non-rumah tangga) untuk anak laki-laki.
Pada saat yang sama, di banyak rumah tangga, tekanan keuangan menyebabkan anak perempuan dan bukan anak laki-laki dikecualikan. Meskipun sekolah gratis, masih banyak biaya tidak langsung seperti perlengkapan sekolah, pakaian dan transportasi. Jika sebuah keluarga tidak mampu membayar biaya pendidikan tidak langsung untuk semua anak dalam rumah tangga, kemungkinan besar anak perempuan akan dikecualikan.
Memang, masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk memajukan pendidikan, khususnya bagi remaja perempuan di Afganistan. Ini tantangan langsung bagi pemerintah Taliban yang baru berkuasa, untuk membuktikan kompetensinya dan keseriusannya memajukan pendidikan bagi kaum muda Afganistan. (Rio)
