Civil Society Watch Mengecam Penyesatan Data Greenpeace terkait Deforestasi

248
foto dok. Greenpeace

Jakarta, CSW – Civil Society Watch (CSW) mengecam tindakan Greenpeace menyampaikan informasi menyesatkan saat mengomentari pidato Presiden Jokowi di KTT Iklim di Glasgow (1 November 2021).

Dalam pandangan CSW, sebuah LSM internasional seperti Greenpeace tidak selayaknya mengemas informasi dengan cara yang tidak adil dan jujur sehingga menimbulkan kesan yang buruk tentang pemerintah.

Green Peace tentu saja harus bersikap kritis, tapi tidak dengan cara yang menyesatkan.

Di KTT itu, Jokowi menyatakan laju deforestasi turun signifikan di Indonesia, bahkan mencapai level terendah dalam 20 tahun terakhir.

Ini yang langsung dibantah Greenpeace dalam siaran persnya.

Menurut Greenpeace, deforestasi di Indonesia justru meningkat. Bila pada periode 2003-2011, deforestasi di Indonesia hanyalah 2,45 juta ha, maka itu meningkat menjadi 4,8 juta ha pada kurun waktu 2011-2019.

“Pemerintah Indonesia tidak menunjukkan komitmen serius.” kata Greenpeace. “Padahal sebagai anggota G20 dan bahkan memegang presidensi G20 saat ini, Indonesia seharusnya bisa menjadi contoh bagi banyak negara berkembang.”

Kunci penyesatan Greenpeace ada pada periode waktu yang ditampilkan. Greenpeace membandingkan periode 2003-2011 dengan 2011-2019.

Ini menyesatkan karena Jokowi baru naik ke tampuk kepresidenan pada akhir tahun 2014. Dengan demikian, data 2011-2014 tidak bisa digunakan untuk mengukur kerja Jokowi.

Bila perhatian dipusatkan pada masa kepresidenan Jokowi, data menunjukkan penurunan penggundulan hutan yang signifikan.

Di tahun 2014-2015, di tahun pertama Jokowi jadi presiden, penggundulan hutan memang mencapai 1,1 ha. Setahun berikutnya, penggundulan hutan turun tajam menjadi 629 ribu hektar. Dari 2016-2019, angka deforestasi per tahun rata-rata adalah 450 ha per tahun. Bahkan pada 2019-2020, penggundulan hutan ini turun drastis ke 115 ha pertahun.

Jadi di tahun 2015 penggundulan hutan masih berada di atas 1 juta ha, sementara pada 2020 penggundulan hutannya tinggal 115 ha.

Dan dengan merujuk pada angka di tahun 2019-2020 itulah, Jokowi nampaknya menyatakan tingkat penggundulan hutan di Indonesia mencapai titik terendah dalam 20 tahun terakhir.

Menurut kami, ini bukti yang terang benderang tentang komitmen Jokowi pada pencegahan penggundulan hutan. Dan ini tidak terlihat dalam data Greenpeace, karena Greenpeace membuat periodisasi yang menyertakan data 2011-2014.

Kita tentu tidak berharap Green peace akan menjelma menjadi lembaga yang sekadar memuji-muji pemerintah. Kita semua tentu membutuhkan NGO yang kritis terhadap pemerintah. Tapi kita juga berharap Green ppeace bisa menjadi lembaga masyarakat sipil yang kritis, objektif, adil, dan jujur.

Greenpeace perlu jujur agar publik tetap menghargai keberadaan Green ppeace. Bukan sebagai sekadar kelompok nynyir, melainkan sebagai kelompok kritis yang adil.

 

Ade Armando

Direktur CSW

 

Narahubung: Rizka Putri (08176456654)