Kembalinya Posko Pengaduan Warga Di Balai Kota, Jakarta Mundur Ke Zaman Pra Sejarah?

55

Jakarta, CSW – Sejumlah reaksi nyinyir muncul lagi. Karena posko pengaduan warga di Balai Kota DKI Jakarta kembali dibuka. Ada yang mengatakan, pengaktifan kembali posko itu berarti Jakarta mundur ke zaman pra sejarah.

Wow, ini tudingan yang keras dan ekstrem. Namun apakah tudingan itu akurat? Ini jelas cuma reaksi sinis yang berlebih-lebihan. Mungkin reaksi ini juga karena ketidaksukaan pada sosok yang menghidupkan kembali program itu.

Posko itu diaktifkan lagi oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru resmi memimpin Jakarta, menggantikan Anies Baswedan 16 Oktober 2022. Dan Posko itu mulai aktif menerima pengaduan warga pada 18 Oktober 2022.

Ini adalah bagian dari gerak cepat Heru di hari-hari pertama memimpin Jakarta. Posko ini cuma bagian kecil dari program besar Heru. Heru sudah menyatakan tiga program utamanya.

Pertama: Penanganan banjir. Kedua : Kemacetan lalu lintas. Ketiga : Tata ruang. Menurut pantauan CNNIndonesia.com, posko dibuka sekitar pukul 08.00 WIB. Beberapa warga terlihat sudah mulai mengadukan permasalahannya.

Di posko pengaduan ada perwakilan tiap-tiap wilayah kota administrasi. Mereka siap menerima keluhan masyarakat. Heru sempat meninjau langsung posko pengaduan itu. Ia didampingi Sekda Marullah Matali, untuk melihat kesiapan posko.

Posko pengaduan buka sampai 09.30. Tidak bisa buka lama-lama. Karena, mereka yang bertugas di Posko juga ada tugas di wilayah masing-masing. Posko akan dibuka hari Senin sampai Kamis.

Menurut Heru, pengaduan warga akan disampaikan ke RT warga yang bersangkutan.
Kemudian baru akan ditindaklanjuti ke kelurahan masing-masing. karena para RT itu adalah asisten-asisten di wilayahnya. Pengaduan warga secara langsung di Balai Kota dimulai pertama kali pada 2016

Perintisnya adalah mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sayangnya, Ahok terkena kasus penistaan agama. Maka, program posko pengaduan ini diteruskan oleh wakilnya, Djarot Saiful Hidayat. tapi, posko pengaduan itu sempat hilang di era kepemimpinan Anies Baswedan.

Di era Anies Baswedan, posko pengaduan diarahkan secara digital. melalui aplikasi Jakarta Kini atau JAKI. JAKI resmi diluncurkan pada September 2020. Anies menjabat Gubernur DKI sejak 2017 dan JAKI baru aktif pada 2020.

Berarti cukup lama ada kekosongan Posko. Melalui JAKI, diharapkan warga Jakarta bisa melaporkan berbagai kejadian. Warga juga langsung bisa melihat tindak lanjut dari pemerintah. Kehadiran Posko Pengaduan sebetulnya bersifat melengkapi.

Posko pengaduan bukan meniadakan atau menghapus JAKI yang sudah berjalan. Heru sendiri mengisyaratkan, aplikasi JAKI tetap berjalan di bawah kepemimpinannya. Tapi, terkadang warga tuh  butuh sentuhan kemanusiaan langsung.

perasaan bahwa mereka betul-betul diperhatikan, aspirasi mereka didengar secara langsung. Meskipun canggih, aplikasi digital tidak selalu memuaskan. Dan mungkin belum semua warga DKI Jakarta sudah terakses secara digital.

Di sinilah kehadiran Posko Pengaduan Warga dibutuhkan. terbukti di hari pertama Posko itu diaktifkan lagi. Saat itu, langsung ada sejumlah warga yang mengadukan masalahnya. Apakah JAKI sudah memenuhi seluruh kebutuhan warga?

Jika jawabannya iya, mungkin tak akan ada lagi warga yang datang ke Posko. Namun, kenyataannya di lapangan berbeda. Tidak semua kalangan bersikap nyinyir terhadap keberadaan Posko ini. Respons positif justru muncul dari partai NasDem.

Sekadar mengingatkan, NasDem adalah partai yang menjagokan Anies untuk menjadi capres 2024. NasDem merespons positif kebijakan Heru yang membuka kembali meja pengaduan. NasDem meyakini, langkah yang dilakukan Heru semata agar Ibu Kota menjadi lebih baik.

Itu dinyatakan Ketua DPP NasDem, Charles Meikyansah, 18 Oktober 2022. Charles mengatakan, NasDem memberi kesempatan dan dukungan atas langkah kebijakan yang diambil Heru.

Ini jelas model komunikasi yang dipilih Pak Heru sebagai pimpinan Jakarta, kata Charles. Jika NasDem bereaksi positif, artinya secara objektif Posko ini tampaknya cukup berguna. Maka, daripada orang repot menghakimi, biarlah program ini berjalan dulu.

Selama bermanfaat bagi warga, apa salahnya dilanjutkan. Toh setiap program akan selalu dievaluasi kinerjanya. Ayo kita dukung langkah Pemrov DKI untuk kesejahteraan warganya.