Jakarta, CSW – Apa yang dilakukan Walikota Bandung rasanya harus kita protes samasama. Sang walikota, Bernama Yana Mulyana, pada 28 Agustus baru saja meresmikan Gedung dakwah sebuah LSM terlarang, ANNAS
ANNAS adalah singkatan dari Aliansi Nasional Anti Syiah. ANNAS dinyatakan terlarang oleh pemerintah Desember 2020 karena kiprahnya sebagai LSM yang menyebarkan sikap intoleran dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar NKRI
Sebagaimana terbaca dalam namanya, mereka membenci Syiah, kelompok Islam yang secara sah menjadi bagian dari umat Islam di Indonesia. ANNAS berulangkali mengeluarkan pernyataan, kampanye dan tindakan yang menghambat kaum Syiah menjalankan keyakinannya.
Karena itulah, ANNAS, bersama-sama dengan FPI, dinyatakan terlarang oleh pemerintah. Kini Walikota Bandung bukan saja meresmikan Gedung dakwahnya, tapi juga memuji-muji organisasi tersebut.
Si Walikota tidak sendiiri. Dalam peresemian itu juga hadir Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota, Perwakilan TNI, Camat, dan Kapolsek. Dalam sambutannya, Walikota Bandung menyatakan bahwa pemerintah kota Bandung mengapresiasi dibangunnya gedung dakwah ANNAS.
Walikota memberikan dukungan kepada ANNAS agar gedung dakwah ini semakin memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga masyarakat kota Bandung. Ini mengherankan karena selama ini sudah cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa ANNAS adalah organisasi intoleran
Apa maksud Walikota dengan mengatakan dukungan pada ANNAS akan memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga Bandung? ANNAS selama ini justru menjadi pihak yang mengganggu ketertiban dengan mempersekusi kaum Syiah yang tidak pernah membuat keonaran.
Di dalam dunia Islam, memang terdapat ketegangan antara umat Islam Sunni dan Syiah. Di beberapa negara, seperti di Pakistan, berulangkali terjadi konflik yang bahkan memakan nyawa. Tapi Organisasi Konferensi islam (OKI) sendiri menyatakan Syiah adalah bagian dari Islam.
Tokoh-tokoh besar dalam dunia Islam juga mengakui Syiah. Misalnya saja Imam Besar Al Azhar Mesir Prof Dr. Syekh Ahmad Muhammad Ath-Thayyeb mengatakan bahwa Umst Islam Sunni bersaudara dengan umat islam Syiah
Begitu juga dengan Indonesia. Di negara kita, persaudaraan Sunni dan Syiah terus dikembangkan. Apa yang dilakukan Walikota Bandung ini bukan saja menampar wibawa pemerintah Pusat, dengan melecahkan pelarangan ANNAS. Tapi juga menampar persaudaraan yang dijalin di antara sesama anak bangsa.
Persemian Gedung ANNAS ini sudah memperoleh banyak kecaman. Salah satunya dari SETARA Institute. Menurut SETARA, apa yang dilakukan oleh Walikota Bandung dan aparat pemerintah di Kota Bandung jelas merupakan keberpihakan nyata dan fasilitasi aktif kepada ANNAS.
Apalagi karena dalam dalam sambutannya, Walikota membingkai kaum Syiah sebagai seolah-olah kelompok masyarakat yang “tidak diakui negara”. Dukungan Walikota kepada ANNAS jelas-jelas meminggirkan hak kelompok Syiah yang selama ini sudah menjadi korban intoleransi.
Selama ini sudah banyak dilakukan upaya untuk mendorong umat Islam di Bandung untuk bisa menerima komunitas Syiah. Ada sejumlah LSM yang mengembangkan program-program pencerahan untuk membuka mata masyarakat agar tidak melihat komunitas Syiah sebagai kelompok yang berada di luar umat islam.
Program pembangunan kohesi social ini dilakukan masyarakat sipil dan komunitas lintas agama di Bandung. Upaya inilah yang sekarang dilecehkan begitu saja oleh Walikota dan DPRD Bandung. SETARA Institute juga mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberikan teguran kepada Walikota atas sikap dan tindakannya tersebut.
Sejauh ini belum terdengar sikap resmi pemerintah pusat. Namun media memberitakan adanya kecaman dari Staf Khusus Menteri Agama bidang kerukunan Umat beragama Nuruzzman. Dia mengatakan negara seharusnya tidak mendukung organisasi yang secara terang-terangan menyebarkan kebencian yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama.
Ia mengatakan, sikap negara seharusnya justru mendorong agar terjadi pelunakan cara-cara berpikir seperti itu. Negara, katanya, seharusnya menjadi jembatan yang menghubungkan kelompok-kelompok agama yang berbeda.
Kita tentu berharap sikap ini tidak berhenti hanya pada pernyataan Nuruzzaman. Pemerintah sudah sepantasnya bersikap tegas terhadap mereka yang memecah belah bangsa hanya karena perbedaan keyakinan. Bisa jadi Walikota dan DPRD Bandung berusaha membela kepentingan di belakang ANNAS karena kepentingan politik menjelang tahun-tahun pemilu mendatang
Namun sikap semacam itu sama sekali tidak pantas dilakukan para pemimpin dan wakil rakyat. Walikota dan DPRD Bandung seharusnya tidak mengorbankan kelompok masyarakat minoritas hanya karena ingin memperoleh dukungan politik. Kebebasan berkeyakinan harus terus diperjuangkan di Indonesia.
