Jakarta, CSW – Jatuhnya ibukota Kabul ke tangan Taliban pada Agustus 2021 ini telah mengangkat kembali berbagai isu terkait aktivitas oganisasi-organisasi non-pemerintah (LSM) di Afganistan. Pentingnya LSM yang beroperasi di zona konflik memang telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir.
Namun, informasi tentang distribusi kegiatan LSM di daerah-daerah ini sangat langka. Ini adalah masalah yang disorot oleh para akademisi dan praktisi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya pengamat itu adalah David F. Mitchell, yang meneliti aktivitas LSM di Afganistan.
Hasil studinya itu dimuat di jurnal Stability: International Journal of Security and Development (2017), dengan judul “NGO Presence and Activity in Afghanistan, 2000–2014: A Provincial-Level Dataset.” Tulisan ini dicuplik dari sebagian hasil penelitian Mitchell, yang membahas beroperasinya 891 LSM internasional dan lokal (Afganistan) antara 2000 dan 2014.
Menurut Mitchell, LSM telah memainkan peran penting dalam masyarakat Afganistan sejak invasi Soviet pada Desember 1979. Selama tahap awal Perang Soviet-Afghanistan, pekerja kemanusiaan telah menyediakan makanan, perawatan medis, dan tempat tinggal bagi para pengungsi Afganistan yang melarikan diri ke Pakistan.
Namun, LSM diminta untuk mendaftarkan dan mengkoordinasikan kegiatan mereka dengan aliansi tujuh partai Mujahidin yang berbasis di Peshawar. Kamp-kamp pengungsi menjadi pangkalan belakang Mujahidin, dan dipandang oleh banyak orang sebagai komponen bantuan yang tidak mematikan bagi perlawanan Afghanistan.
Pakistan adalah rumah bagi 80.000 pengungsi Afganistan pada 1979. Angka ini secara drastis meningkat menjadi 750.000 pada tahun berikutnya, dan menjadi hampir 4 juta pengungsi pada 1984.
Pemberian Bantuan Darurat
Pada awal 1980-an, berbagai LSM telah mulai menerapkan program lintas batas di Afganistan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk. Tetapi ini terbatas pada wilayah yang tidak berada di bawah kendali Soviet. Meskipun pemerintah mengizinkan sejumlah kecil LSM lokal untuk beroperasi di Kabul secara terbatas, LSM internasional dilarang masuk ke negara itu.
Selama perang, LSM sangat fokus pada pemberian bantuan darurat termasuk distribusi makanan, perawatan medis, dan tempat tinggal. Namun, banyak LSM memperluas kegiatan mereka setelah penarikan Soviet pada 1988 untuk memasukkan sektor pendidikan, infrastruktur, pelatihan kejuruan, dan pembersihan ranjau.
LSM juga mulai bekerja di wilayah Afganistan yang sebelumnya terlarang karena kontrol Soviet. Afganistan Timur adalah penerima utama bantuan saat itu, karena masalah keamanan dan kedekatannya dengan Peshawar.
Pemerintah Afganistan meratifikasi undang-undang pada Januari 1990, yang secara resmi mengizinkan LSM beroperasi di dalam negeri. LSM segera menerima dana besar dari organisasi internasional dan pemerintah, seperti Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), dan Program Pangan Dunia (WFP).
Semakin banyaknya LSM dan kegiatan mengakibatkan terbentuknya beberapa lembaga koordinasi LSM, untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas di masyarakat. Yang paling penting adalah Badan Koordinasi Badan Bantuan dan Pembangunan Afghanistan (ACBAR), yang didirikan pada 1988 dan masih aktif sampai sekarang.
Larangan dari Taliban
Meskipun LSM relatif menikmati kebebasan beraktivitas antara 1990 dan 1995, hal ini berubah setelah Taliban memperkuat kendali atas negara tersebut. Beberapa LSM terpaksa mundur ke Pakistan selama periode Taliban (1996–2001), sementara yang tersisa mengalami pembatasan signifikan terhadap aktivitas mereka.
Konsisten dengan batasan mereka yang lebih luas pada hak-hak perempuan, pemerintah Taliban mengeluarkan dekrit yang melarang semua perempuan bekerja untuk LSM. Ini sebuah langkah yang sangat membatasi akses perempuan Afganistan ke bantuan kemanusiaan. LSM juga dilarang memberikan bantuan kepada perempuan, termasuk larangan total pendidikan untuk anak perempuan.
Taliban lebih lanjut melarang LSM terlibat dalam aktivitas “politik,” yang mereka yakini merupakan ancaman bagi visi Islam mereka yang ketat tentang masyarakat. Beberapa LSM advokasi berusaha untuk bekerja di sektor hak asasi manusia dan pembangunan perdamaian selama periode ini. Namun, sebagian besar LSM memfokuskan upaya mereka pada program bantuan.
Sebuah laporan oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD, 2002) mencatat bahwa komunitas bantuan selama periode Taliban “terjebak dalam dilema krisis pembangunan dan krisis hak asasi manusia.”
Meskipun beberapa LSM mengaku berkomitmen untuk mempromosikan hak asasi manusia, resolusi konflik, dan pembangunan perdamaian, hal ini jarang dilakukan di bawah pemerintahan Taliban. Rieff (2002) percaya, klaim ini adalah “retorika murni, yang tampaknya dirancang untuk membuat pekerja bantuan, donor mereka, dan masyarakat umum merasa lebih baik.”
Menulis sesaat sebelum jatuhnya Taliban pada 2001, Atmar dan Goodhand (2002) mengamati, persepsi bahwa bantuan telah bergeser ke arah aksi politik yang lebih besar adalah keliru. Sebaliknya, sebagian besar dana yang diberikan ke Afganistan digunakan untuk program penyelamatan jiwa dan bantuan.
LSM Diusir dari Afganistan
Pemerintah Taliban waspada terhadap LSM advokasi yang terlibat dalam aktivitas politik. Tetapi mereka sangat curiga terhadap organisasi internasional, karena sebagian besar berasal dari Barat. Pada 1998, 38 LSM internasional diusir dari negara itu, sementara banyak lainnya mengundurkan diri karena pembatasan keras yang dikenakan pada kegiatan mereka.
Pada 1997, Oxfam menghentikan proyek penyediaan air di Provinsi Logar untuk memprotes kebijakan Taliban terhadap perempuan. Selain pengusiran oleh Taliban dan penarikan diri sukarela oleh sejumlah LSM dari negara itu, penyandang dana LSM juga menyerukan ketidakterlibatan selama periode ini.
Setelah serangan udara AS pada 1998 sebagai pembalasan atas pemboman kedutaan AS di Afrika Timur, Departemen Bantuan Kemanusiaan dan Perlindungan Sipil Komisi Eropa (ECHO) menghentikan bantuan kepada LSM di Afghanistan. Sementara Inggris memutuskan, LSM internasional mana pun yang mengirim staf asing ke negara itu secara otomatis akan didiskualifikasi dari dana pemerintah.
Taliban sangat membatasi organisasi internasional yang menganut agama Kristen. Namun, tindakan keras tidak menjadi hal biasa sampai 2001 (sebelum invasi pimpinan AS). Misalnya, pada Agustus 2001, 16 karyawan nasional dan 8 karyawan internasional Shelter Now International ditangkap oleh Taliban karena menyebarkan “propaganda Kristen” (Guardian, 2001).
Dalam kejadian terpisah sebulan kemudian, Taliban menggerebek kantor dua organisasi Kristen—International Assistance Mission (IAM) dan Serve International—dan menangkap beberapa karyawan mereka. LSM-LSM ini kemudian diperintahkan untuk menutup kantor mereka dan meninggalkan negara itu.
Meskipun sejumlah pekerja internasional terbatas terus beroperasi di Afganistan pada 2001, hampir semua dipindahkan ke Pakistan setelah serangan 11 September 2001, untuk mengantisipasi aksi militer pembalasan. Sebagian besar organisasi internasional mentransfer proyek mereka ke karyawan lokal Afghanistan saat itu.
Pelarian dari organisasi-organisasi ini pada September 2001, ditambah dengan eksodus besar-besaran LSM dari Afganistan selama enam tahun sebelumnya, berarti bahwa jaringan distribusi utama untuk bantuan kemanusiaan pada dasarnya tidak berfungsi setelah Operasi Enduring Freedom (OEF) dimulai pada 7 Oktober 2001.
Membangun Sistem Sendiri
Menanggapi kebutuhan akan bantuan, militer AS mulai membangun sistem sendiri untuk pengiriman bantuan. Terlibat secara bersamaan dalam operasi bantuan dan pembangunan selama operasi tempur besar, merupakan upaya unik bagi pasukan militer. Hal ini karena unit urusan sipil biasanya tidak memasuki teater perang sampai fase pasca-konflik.
Namun, kekurangan LSM di Afganistan pada akhir 2001 berarti bahwa militer AS adalah salah satu dari sedikit entitas, yang mampu memberikan bantuan kemanusiaan ke daerah-daerah yang dilanda konflik di negara itu.
Misi urusan sipil AS dimulai pada Desember 2001 dengan pembentukan Satuan Tugas Operasi Gabungan Sipil-Militer (CJCMOTF) di Kabul. Sel Penghubung Kemanusiaan Koalisi (CHLC) dan Tim Regional Gabungan (JRT) dibentuk untuk memberikan bantuan kepada komunitas Afghanistan yang membutuhkan.
Ini adalah awal dari inisiatif Tim Rekonstruksi Provinsi (PRT), yang memimpin operasi pembangunan militer pada 2003. LSM mulai sedikit demi sedikit kembali ke Afghanistan pada akhir 2001 dan awal 2002, ketika situasi keamanan memungkinkan.
Namun, banyak kegiatan LSM selama periode ini terkendala oleh PBB. LSM yang didanai PBB sering diminta untuk mengambil panduan keamanan dan pergerakan dari Kantor Koordinator Keamanan PBB (UNSECOORD), sebagai syarat untuk memperoleh asuransi untuk organisasi mereka.
Beberapa LSM internasional yang masuk kembali ke Afghanistan pada awalnya dibatasi oleh PBB untuk beroperasi di wilayah negara yang tidak terlalu bermusuhan. Meskipun kehadiran fisik mereka sebagian besar dibatasi pada 2001 dan awal 2002, beberapa LSM memperluas cakupan proyek mereka saat itu.
Beberapa organisasi mulai menggabungkan kegiatan bantuan tradisional mereka dengan inisiatif pembangunan yang lebih luas dan pekerjaan advokasi. Ini termasuk pemerintahan, resolusi konflik, hak asasi manusia, dan pembangunan perdamaian.
Itu adalah tindakan yang dilarang untuk banyak LSM selama era Taliban. Seperti yang telah dicatat oleh beberapa orang, komunitas LSM tidak akan berkembang ke sektor kegiatan ini jika bukan karena invasi pimpinan AS ke Afghanistan dan penggulingan rezim Taliban.
Perubahan Bertahap
Pergeseran ke aksi politik dan advokasi yang lebih besar oleh LSM di Afghanistan juga didorong oleh donor. Dalam upaya membantu membangun kembali negara, pemerintah dan organisasi internasional meningkatkan dana untuk proyek-proyek yang berkaitan dengan pembangunan bangsa.
Pada tahap awal konflik, Bank Pembangunan Asia (ADB), Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), dan Bank Dunia melakukan penilaian kebutuhan bersama di Afganistan. Sebagian, laporan ini menyerukan “peningkatan program LSM secara moderat, sambil mencapai perubahan bertahap dalam peran LSM dari lembaga pelaksana menjadi fasilitator pengembangan masyarakat partisipatif, yang secara jelas bertanggung jawab kepada pemerintah dan/atau masyarakat.”
Demikian pula, USAID mengklaim bahwa mereka akan “bekerja dengan LSM Afganistan untuk membantu membangun masyarakat sipil Afganistan yang dinamis, yang dapat meminta pertanggungjawaban pembuat kebijakan, mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi, dan terlibat sebagai mitra penuh dengan pemerintah dan sektor swasta, dalam pembangunan ekonomi dan politik Afghanistan.”
Presiden Afghanistan Hamid Karzai waktu itu mendukung inisiatif-inisiatif ini, dengan mengklaim dalam sebuah wawancara Januari 2003, bahwa dia ingin “lebih berkonsentrasi pada menghilangkan penyebab kesulitan kemanusiaan daripada mengobati gejalanya.”
Meskipun ukuran dan ruang lingkup kegiatan LSM diperluas selama tahun-tahun setelah invasi pimpinan AS, Afganistan segera menjadi negara yang paling bergejolak di dunia bagi kemanusiaan untuk beroperasi setelah kebangkitan Taliban. Meskipun demikian, jumlah LSM yang aktif di Afganistan terus meningkat dari tahun ke tahun meskipun situasi keamanan memburuk.
Untuk data terbaru 2021 tentang kiprah LSM di Afganistan, tampaknya kita masih harus menunggu perkembangan. Saat ini, banyak pihak masih meraba-raba dan berspekulasi, ke mana arah kebijakan tentang LSM di bawah rezim baru Taliban. Taliban menjanjikan pendekatan baru yang lebih moderat, namun banyak pihak masih merasa skeptis. (rio)
