Kisah Netizen Bongkar Dugaan Korupsi Bansos Pemerintah Anies

31

Jakarta, CSW – Selama ini yang kita sering denger kan kisah buruk tentang netizen ya, nah kali ini sebaliknya. Jadi ada berita yang viral, karena seorang netizen membocorkan berita dugaan korupsi bansos di pemprov DKI Jakarta di era Anies Baswedan.

Netizen ini bernama Rudi Valinka, seorang aktivis media sosial yang sangat populer. Dia membocorkan isi dokumen berisi hasil audit bansos dan dia juga turun langsung ke lapangan untuk melaporkan kondisi bansos.

Dia ini adalah pendukung fanatik Ahok dan sekaligus penulis buku A Man Called Ahok yang sudah difilmkan. Rudi aktif nge tweet sejak 2009, nama akunnya @kurawa, dan sekarang sudah memiliki 395 ribu followers.

9 Januari lalu dia menulis tweet panjang tentang dugaan korupsi Bansos Pemprov DKI tahun 2020, senilai 2,85 triliun rupiah. Menurut Rudi, itu semua berawal dari info whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020.

Rudi memulai seri tweetnya dengan flashback latar belakang Bansos DKI tahun 2020. Ketika itu Pemprov menganggarkan dana APBD DKI senilai Rp 3,65 Triliun dalam bentuk paket sembako. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako itu.

Yang pertama, Perumda Pasar Jaya, kedua, PT food station, dan ketiga PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya yang adalah BUMD Pemprov DKI. Senilai Rp 2,85 Triliun, yang akan dibagikan dalam bentuk 15 juta paket sembako dan diberikan dalam 11 tahap.

Karena itu, Rudi melakukan investigasi. Dia mendatangi gudang penyimpanan beras bansos milik Pasar Jaya di kawasan Industri Pulogadung Jaktim. Di sana Rudi menemukan kondisi yang sangat mengejutkan.

Di dalam gudang inilah seribu ton beras bansos dalam bentuk paketan 5 kg disimpan. Bukankah seharusnya bantuan itu sudah habis dibagikan pada 2020 lalu? Tapi ternyata beras bansos masih tersimpan sampai sekarang di sana.

Rudi menyimpulkan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini sudah rusak atau membusuk. Dia juga menampilkan foto dan video yang menggambarkan bagaimana di karung-karung itu sudah ada jamur kuning hingga menghitam.

Rudi juga menyentuh langsung beras yang sudah hancur begitu sampai di tangan. Beras itu sudah expired pada 2020. Tapi bukan pengamatan lapangan itu saja yang dilaporkan Rudi.

Dia juga menunjukkan dokumen hasil audit forensic Kantor Akuntan Publik Ernst and Young yang belum dibuka ke publik. Salah satu dokumen yang ditunjukkan adalah risalah Rapat Dewan Pengawas, Direksi dan Kantor EY tanggal 12 Mei.

Salah satu temuan adanya dugaan kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos senilai Rp 150 Miliar. Kesalahan yang ditemukan misalnya dobel surat jalan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah analisa vendor dan supplier untuk penyediaan dan penyebaran bansos.

Ternyata yang namanya tertera sebagai vendor dan supplier banyak perusahaan-perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan pangan. Ada perusahaan telekomunikasi, konstruksi, mechanical dan elektrik, bahkan kontraktor bangunan sebagai vendor.

Nama-nama supplier yang tertulis bahkan ada yang terkait dengan nama-nama partai politik. Misalnya di sana tertera 300 ribu paket komisi E. Ada 30 ribu Golkar. 20 ribu Syarif Gerindra.

20 ribu Desi Democrat. 50 ribu Komisi E. 20 ribu Tanto PKS. Memang sih nggak jelas nama siapa-siapa yang dimaksud. Tapi kok kesannya seperti bagi-bagi rezeki ya? Upaya Rudi membangkitkan perhatian publik sukses.

Di hari-hari berikutnya, media massa mulai ramai memberitakan ini. Si Kurawa ini pun nggak berhenti menyuarakan kritiknya. Rudi mengaku hampir setiap hari ada ASN-ASN Pemprov DKI yang mengontaknya.

Mereka mengeluh tentang kondisi Pemprov DKI di masa kepemimpinan Anies. Satu hari setelah tweet Rudi menyebar, seluruh direksi dan Dewan Pengawas PD Pasar Jaya melakukan meeting mendadak di Hotel Double Tree.

Mereka kemudian memerintahkan pihak keamanan menjaga ketat gudang sehingga tidak bisa lagi dikunjungi orang lain. Menurut Rudi, sebenarnya ada upaya utk memindahkan beras rusak.

Tapi karena jumlahnya sangat banyak dan kondisinya sangat rusak, beras-beras itu terpaksa nggak bisa dipindahkan ke tempat lain. KPK sudah menanggapi berita itu. Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan akan mengecek kebenaran berita yang disebarkan Rudi Valinka.

Sementara Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari menyatakan tidak tahu menahu dengan bansos yang terbengkalai itu. Menurutnya, kontrak kerja dengan Pasar Jaya sudah berakhir pada 31 Desember 2020 lalu.

Di pihak lain, Plt Kepala Badan Pembinaan BUMD Fitria Rahadiani, menyebut beras yang tersimpan di gudang itu bukanlah bansos melainkan beras milik Pasar Jaya. Namun, ia menyebut Pasar Jaya berencana kembali menjual beras rusak itu dengan skema lelang dalam waktu dekat ini.

Penjelasan Fitria ini dibantah Rudi Valinka. Melalui tweetnya, dia menampilkan bukti dari akuntan publik bahwa beras rusak itu adalah beras bansos, bukan milik Pasar Jaya. Apa yang dilakukan Rudi ini sangat layak dipuji.

Korupsi bansos yang seharusnya dibagikan kepada rakyat yang terkena dampak Covid-19 adalah kejahatan luar biasa. Sekali lagi ya saya ulang,
kejahatan yang luar biasa!

Dua tahun lalu, Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sudah masuk penjara karena korupsi bansos triliunan rupiah. Kali ini, mudah-mudahan ketegasan serupa bisa diulang. Di kalangan wakil rakyat sendiri, anehnya partai-partai masih diam.

Satu-satunya partai yang sudah bersuara hanyalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Juru Bicara DPP PSI Ariyo Bimmo sudah meminta KPK bergerak cepat. Ia meminta agar yang terlibat dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

Ariyo bahkan mengatakan bagi PSI, Hukuman seumur hidup pantas diberikan kepada mereka yang terlibat dalam korupsi bansos ini. Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Anggara Wicitra Sastroamidjojo juga menyebut mereka akan menggelar rapat kerja dengan Dinas Sosial untuk membahas bansos tahun 2020.

Kita harus mendukung upaya PSI ini. Kita harus bersama-sama melawan korupsi.