Jakarta, CSW – Kawan-kawan, ternyata ada puluhan LSM terkenal menyatakan kepemimpinan Jokowi itu bisa disejajarkan dengan Soeharto. Ajaib kan? Dan lebih ajaib lagi kalau Anda membaca nama-nama organisasi yang mengeluarkan pernyataan itu Mereka bergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia Bisa dibilang hampir semua LSM terkenal di Indonesia adalah anggotanya Di situ ada Yayasan lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
Ada Jaringan Advokasi Tambang, WALHI, GREENPEACE, ICW, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), LBH Jakarta, Solidaritas Perempuan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Bahkan ada Solidaritas Pekerja VIVA.co.id (SPV)
Selain itu ada 30 LSM lainnya. FRI membuat dan menyebarkan daftar Berikut 10 poin kesamaan pemerintahan Jokowi dan Orde Baru. Isinya sih mengada-ada. Menurut FRI, pemerintah Jokowi mengutamakan pembangunan fisik untuk kejar target politik minus demokrasi Pembangunan di era Jokowi menciptakan kemiskinan struktural Pemerintah Jokowi melayani kehendak kekuasaan dan elite oligarki dengan cara perampasan dan perusakan Pemerintah Jokowi korup dan nepotis
Pemerintah Jokowi menstigma rakyat yang melawan dengan sebutan komunis dan radikal Pemerintah Jokowi menangkap dan mengkriminalisasi rakyat Pemerintah Jokowi menembaki rakyat yang mempertahankan hak hingga terbunuh Pemerintah Jokowi mengontrol informasi, termasuk membelokkan fakta Di era Jokowi, UU dan kebijakan dikeluarkan tanpa legitimasi suara rakyat. Karena itu semua, menurut mereka, pemerintah Jokowi mirip dengan Soeharto. Kepada media, juru bicara FRI, Muhammad isnur dari YLBHI menyatakan narasi 10 kesamaan itu sebagai bentuk kritik dan kebebasan berekspresi
Itu adalah kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi dan UUD 1945, katanya Isnur menyatakan FRI tidak menyerang Presiden Jokowi secara pribadi Melainkan mengkritik jabatan dan pemerintahan Jokowi. Selain itu, Isnur menyebut narasi itu didasarkan pada temuan, bacaan, dan kritik lebih dari 40 koalisi masyarakat yang tergabung dalam FRI Apa pandangan Anda soal daftar 10 dosa Jokowi itu?
Kalau kesan kami sih, itu mengada-ada sekali. Seperti dibuat oleh mahasiswa tingkat satu yang sedang coba-coba jadi aktivis. Isinya mengarang bebas. Penuh dengan jargon hebat, tapi tidak ada isinya Ada kemiskinan struktural, mengejar target politik minus demokrasi, elite oligarki, dan sebagainya Si penulis terkesan seperti tukang pidato yang tidak banyak baca. Dan yang sedih, itu dibuat oleh Greenpeace, WALHI, LBH dan kawan-kawan.
Kita semua juga tahu bahwa pemerintah Jokowi tidak sempurna. Tapi menyamakan pemerintah Jokowi dengan Soeharto sih kelewatan. Paling gampang adalah soal korupsi. Presiden Soeharto itu pernah disebut sebagai Presiden Paling Korup Sedunia. Keluarganya pun korup. Kalau saja Soeharto tidak sekorup itu, Indonesia sudah jauh lebih sejahtera. Sementara Jokowi bersih. Keluarganya bersih. Tentu saja korupsi masih marak di Indonesia.
Tapi kan kita semua tahu bahwa setelah berpuluh tahun korupsi tumbuh kembang di Indonesia, memang tidak gampang membersihkannya. Korupsi di Indonesia berurat berakar. Jokowi berusaha melawannya, sementara Soeharto menikmatinya Lantas soal pembangunan infrastruktur. Di mana letak kesamaannya? Pemerintah di manapun yang sedang membangun pasti memprioritaskan infrastruktur.
Itu semua dibutuhkan untuk membangun kesejahteraan masyarakat Karena itulah Jokowi membangun jalan, pelabuhan, bandara, bendungan, tambang, smelter, dst Dan Jokowi memprioritaskan pembangunan di luar Jawa. Itu harus dilakukan dengan dana raksasa, karena dulu terbengkalai dan dananya juga dikorupsi besar-besaran Ini pun tidak berarti pemerintah mengabaikan aspek non-fisik
Ya lihat saja jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, bahkan jaminan atas kepemilikan lahan, serta bantuan bagi UMKM. Itu semua tidak ada di era Soeharto. Lantas soal Hak Asasi Manusia FRI ini kok seperti tidak tahu ya bagaimana dulu Soeharto menindas kebebasan pendapat? Dulu wartawan, mahasiswa, aktivis buruh, bisa ditangkap, diculik, hilang atau dibunuh. Koran bisa ditutup.
Partai politik bisa dipaksa melebur. Rakyat yang melawan memang bisa ditembaki, dibantai Demonstran dulu berhadapan dengan tentara, dan dihajar pakai popor senjata Sekarang, di mana sih itu terjadi? Setiap saat warga dan media bisa mengecam pemerintah, Jokowi, keluarga Jokowi Kalau ada yang ditangkap, itu kan bukan karena anti pemerintah. Yang dipenjara adalah mereka yang menyebarkan kebencian, rasis, atau memfitnah.
Presiden Jokowi justru minta agar UU ITE direvisi agar tidak ada lagi orang ditahan hanya karena berpendapat di media sosial Dan sejak kapan juga, pemerintah memberi label ‘komunis’ pada para pengeritik. Yang ada, justru pemerintah Jokowi dicap komunis oleh para pembencinya. Jadi, tuduhan-tuduhan FRI ini jelas mengada-ada. Kualitas kritiknya dangkal sekali. Sayangnya, ini akan membuat LSM di Indonesia semakin kehilangan kredibilitasnya. Indonesia perlu masyarakat sipil yang kuat, tapi bukan LSM yang ajaib-ajaib
