Jakarta, CSW – Karena gemuruh pertempuran yang dahsyat dalam operasi militer khusus Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari lalu, perhatian dunia tercurah ke sana. Akibatnya, ada beberapa peristiswa terkait LSM di Indonesia yang seolah-olah berlalu begitu saja, padahal cukup menarik untuk disimak.
Yaitu, sejumlah LSM lingkungan mendesak beberapa bank besar di dalam negeri –bank BNI, BRI, BCA dan Mandiri—untuk menghentikan pendanaan terhadap proyek-proyek energi bertenaga batu bara. Seruan ini berkaitan dengan munculnya laporan Panel Antarpemerintah Tentang Perubahan Iklim atau IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).
IPCC adalah panel ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia. IPCC didirikan pada 1988 oleh dua organisasi PBB, World Meteorological Organization (WMO) dan United Nations Environment Programme (UNEP). Tugasnya mengevaluasi risiko perubahan iklim akibat aktivitas manusia, dengan meneliti semua aspek berdasarkan pada literatur teknis/ilmiah yang telah dikaji dan dipublikasikan.
Laporan-laporan dari IPCC sering dikutip dalam setiap perdebatan, yang berhubungan dengan perubahan iklim. Badan-badan nasional dan internasional yang terkait dengan perubahan iklim menganggap, panel iklim PBB ini layak dipercaya.
Nah, laporan IPCC terakhir memaparkan bahwa beberapa ekosistem telah mendekati titik kritis akibat dampak dari krisis iklim. Menurut Jeri Asmoro, dari Indonesia Digital Campaigner 350.Org, “Krisis iklim telah membahayakan kehidupan bumi dan seluruh penghuninya.”
Aksi Fossil Free BNI
Terkait dengan itulah, beberapa komunitas anak muda yang terdiri dari Fossil Free (FF) Jogjakarta, UI, Climate Rangers (CR) Jakarta, BEM UI, BEM FIA UI, dan Jeda Untuk Iklim, menggelar aksi Fossil Free BNI pada Minggu, 27 Februari 2022.
Aksi dilakukan di sekitar gedung bank BNI Jakarta. BNI menjadi sasaran aksi, karena dinilai menjadi salah satu bank papan atas Indonesia, yang masih mendanai batu-bara, penyebab krisis iklim.
Selain BNI, ada tiga bank nasional lainnya –yakni, Mandiri, BRI dan BCA– yang juga dikritik oleh koalisi Bersihkan Bankmu. Ini karena bank-bank itu masih mendanai sektor energi batu bara, sebagai penghasil emisi gas rumah kaca, yang menyebabkan bencana iklim semakin memburuk.
“BNI harus segera menghentikan pendanaan ke industri energi fosil,” ujar Ginanjar Aryasuta, aktivis Climate Rangers (CR) Jakarta. “Jangan sampai BNI yang memiliki nasabah sebagian besar anak muda malah menghancurkan masa depan nasabahnya sendiri melalui industri energi fosil. BNI, we are watching you! Stop funding climate crisis!”
Menurut Pius Ginting, Koordinator Perkumpulan AEER, pinjaman bank dalam negeri terhadap industri batu bara masih lebih tinggi. Yakni, sebanyak Rp 89 triliun dalam periode 2018 – 2020 dibandingkan pinjaman ke energi terbarukan sebanyak 21,5 trilyun. “Pinjaman terhadap industri batu bara memang harus dihentikan dari sekarang,” tegasnya.
Perjanjian Paris
Sedangkan Melissa Kowara, aktivis Jeda Untuk Iklim, menyatakan, “Sainsnya jelas. Untuk mempertahankan dunia layak hidup di bawah 1,5 derajat sesuai dengan Perjanjian Paris, tidak boleh ada lagi proyek batu bara baru.”
“Tetapi, seperti tidak mengerti sains, Indonesia malah meningkatkan produksi dan pemanfaatan batu bara, yang memperburuk situasi krisis iklim. Lebih mirisnya, dengan uang kita sendiri melalui lembaga keuangan negara. Ini adalah bentuk pengkhianatan negara terhadap kelangsungan hidup kita semua,” ujar Melissa.
Menurut Interim Indonesia Team Leader 350, Firdaus Cahyadi, peran bank-bank nasional dalam mendanai krisis iklim –melalui pendanaan ke energi kotor batu bara– sangat mengecewakan.
“Kebijakan mereka mendanai batu bara sangat mengecewakan kita semua, termasuk nasabah-nasabah keempat bank itu, “ ujar Firdaus Cahyadi. “BNI, misalnya, beberapa kali mengklaim mendukung upaya pengurangan gas rumah kaca, penyebab krisis iklim, namun ternyata masih mendanai batu bara. Ini sungguh mengecewakan.”
Sedangkan Brigitta Isworo Laksmi, jurnalis lingkungan senior, menyatakan, keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat, juga diperlukan dalam mengatasi krisis iklim.
“Dalam laporan IPCC yang berkaitan dengan dampak, adaptasi, dan kerentanan ini ditekankan pentingnya peran masyarakat adat dan masyarakat lokal, karena mereka memiliki pengetahuan tentang dunia, tentang alam. Penting melibatkan mereka karena mereka yang tahu cara mengatasi krisis iklim,” tambahnya.
Menurut Brigitta, Indonesia memiliki demikian banyak masyarakat adat. Maka mestinya Indonesia bisa mengambil langkah strategis, dengan melibatkan mereka dalam merencanakan pembangunan, untuk ketahanan iklim atau climate resilient development.#
