Mana Suara LSM Tentang Pembantaian Warga Sipil Di Papua

74

Jakarta, CSW – Sementara di berbagai daerah Indonesia masyarakat asyik membicarakan Piala Dunia, tragedi kemanusiaan terus terjadi di Papua. Selama Desember tahun ini, di Papua lima warga sipil tewas dibunuh dengan sadis.

Hampir pasti pembunuhnya adalah kaum teroris yang memperjuangkan kemerdekaan Papua dari Indonesia. Pada 5 Desember, mereka menbunuh 3 tukang ojek di wilayah pegunungan Bintang.

Lalu pada 13 Desember, mereka menembak mati pegawai bank Papua dan Kabupaten Puncak Papua. Besoknya, mereka menyerang rombongan polisi di Kepualauan Yapen. Seorang warga sipil yang turut serta dalam rombongan tewas tertembak di dada.

Hampir pasti yang berada di belakang aksi teror ini adalah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Mereka ini memang garis keras yang tidak mau berkompromi.

Bulan lalu mereka secara tegas menyatakan menolak upaya perdamaian yang dilakukan Komnas HAM. Upaya itu tertuang dalam Nota Kesepahaman Jeda Kemanusiaan yang ditandatangani Komnas HAM bersama beberapa organisasi di Papua pada 11 November di Jenewa (Swiss).

TPNPB-OPM dengan segera menyatakan ‘menolak dialog Jakarta-Papua’. Mereka bahkan menyatakan akan mengeksekusi mati orang yang mengatasnamakan Papua untuk dialog bersama Komnas HAM.

“Kami tidak main-main,” kata mereka. “Kami akan lakukan itu!”. Mereka juga mengeluarkan deklarasi untuk melakukan perang revolusi total untuk mengusir pemerintahan Indonesia yang dituduh melakukan pendudukan ilegal atas nama tanah leluhur bangsa Papua.

Pemerintah Indonesia selama ini masih bersikap moderat. Terutama di bawah Jokowi, pemerintah terus mencari jalan damai. Tapi kelihatannya kaum separatis Papua itu sama sekali nggak bisa diajak berdialog.

Pemerintah kita misalnya menggunakan istilah Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB sebagai penamaan kelompok teror itu. Istilahnya itu digunakan untuk merespon desakan kelompok-kelompok LSM yang menganggap penggunaan istilah teroris atau seperatis justru memperuncing ketegangan.

Dengan istilah KKB, seolah para teroris itu hanyalah kelompok kriminal biasa. Tapi sekarang, kelihatannya sikap lunak itu nggak bisa lagi dipertahankan. Dalam kasus pembunuhan warga sipil, kelompok seperatis itu betul-betul biadab.

Mereka misalnya membuat rekaman video dua supir ojek sebelum mereka dibunuh. Kondisinya betul-betul menyedihkan. Mereka dipaksa berteriak : “Jokowi Jokowi”. Sebelum akhirnya dihabisi.

Ini menunjukkan mereka betul-betul menantang Indonesia. Kelompok teroris itu, atau KKB, memang nggak punya nilai-nilai kemanusiaan. Kebrutalan mereka terekam dalam peneltian tentang Papua oleh Universitas Gajah Mada.

Gugus Tugas Papua UGM melakukan penelitian tentang kondisi Papua selama 2010-2021. Jadi rentang waktunya lebih dari 10 tahun. Data yang disajikan tim UGM sangat memperihatinkan.

Selama 11 tahun terdapat hampir 300 kasus kekerasan. Dalam seluruh kasus itu, setidaknya ada 395 orang tewas. Selain itu ada 1579 orang terluka akibat tembakan, terkena panah ataupun bacokan senjata tajam.

Mayoritas dari korban adalah masyarakat sipil. Ada tokoh agama, tokoh adat, tenaga kesehatan, pedagang, tukang ojek, guru dan pelajar. Menurut tim UGM, 70% dari kroban tewas adalah warga sipil.

Hampir 90% warga yang luka juga adalah warga sipil. Bentuk kekerasannya juga sangat brutal. Para teroris menembak, membacok, membakar pesawat terbang, membakar rumah, kios, dan juga memperkosa.

Tim UGM juga menyatakan sebagian besar kekerasan itu dilakukan gerakan Operasi Papua Merdeka. Jumlah kekerasan oleh kaum teroris ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Kalau di periode 2014-2016, rata-rata jumlah tindak kekerasan oleh kaum teroris itu hanyalah 11 kasus per tahun. Pada 2019 sudah naik menjadi 40 kasus per tahun. Pada 2020 naik lagi sampai mencapai 64 kasus per tahun.

Ironisnya ini semua terjadi saat pemerintah justru mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk membangun Papua. Jadi kelompok separatis itu memang nggak ingin berdamai. Mereka ingin Papua keluar dari Indonesia.

Sayangnya, kelompok-kelompok LSM Indonesia terkesan tidak mendukung tindakan tegas pemerintah Indonesia. Misalnya saja Juli lalu, terjadi pembunuhan 11 warga sipil oleh kaum teroris di Kabupaten Nduga.

Amnesty International cabang Indonesia bukannya mengutuk pembunuhan tersebut tapi malah mengecam pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah. Amnesty Indonesia juga menyalahkan pemerintah karena memberi label separatis dan teroris pada kelompok yang jelas-jelas melakukan aksi teror itu.

Suara ini mirip dengan pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil tahun lalu. Pada intinya, mereka menolak pemberian istilah teroris pada Kelompok kriminal bersenjata. Yang menandatangani pernyataan sikap ini LSM-LSM besar.

Di situ ada LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, Setara, WALHI, Kontras, Imparsial, ELSAM dan lain-lain. Menurut mereka menyatakan KKB sebagai teroris adalah keliru. Mereka menyebut pemerintah ‘gagap’ menyelesaikan konflik di papua.

Mereka bilang kebijakan pemerintah ini ‘melegitimasi kekarasan’ yang selama ini dilakukan. Mereka bilang kebijakan ini akan memperburuk kondisi konflik di papua. Mereka bahkan bilang, kebijakan ini membuka jalan bagi rasisme dan diskriminasi.

Karena itu mereka mendesak mencabut penamaan teroris pada KKB. Sekarang pemerintah sudah berusaha mencabut istilah teroris dengan KKB. Lihat saja apa yang terjadi. Kelompok-kelompok teroris itu sama sekali tidak mengendurkan serangan mereka.

Dan yang menjadi sasaran utama mereka adalah masyarakat sipil. Sekarang, marilah kita menunggu suara LSM LSM. Kita tunggu apakah mereka berpihak pada rakyat Papua atau pada kaum teroris yang menghancurkan Papua.

Pemerintah Indonesia harus bertindak tegas. Kami setuju bahwa upaya dialog harus terus dilakukan. Tapi pemerintah wajib melindungi kepentingan rakyat di atas segala-galanya. Gerakan Papua Merdeka jelas tidak percaya pada langkah damai.

Bahkan inisiatif damai yang diprakarsai Komnas HAM pun mereka tolak. Mereka bahkan mengancam akan membunuh orang Papua yang terlibat dalam upaya damai itu. Jadi nggak ada pilihan. TNI POLRI nampaknya harus menggunakan langkah-langkah tegas. Dan mudah-mudahan LSM-LSM Indonesia bersedia mendukung pemerintah kita.