Jakarta, CSW – Di beberapa belahan dunia di mana terdapat konflik, yang berpotensi pecah menjadi bentrokan bersenjata atau perang, ada saja gerakan atau kelompok-kelompok civil society yang memperjuangkan perdamaian. Mereka secara tegas menolak perang dan aksi kekerasan.
Misalnya, kita melihat kelompok-kelompok perdamaian ini hadir dalam konflik Palestina/Israel. Gerakan Peace Now di Israel adalah salah satunya.
Ketika menjelang pecahnya Perang Teluk 1991, antara pasukan Irak di bawah Saddam Hussein melawan koalisi militer yang dipimpin Amerika Serikat, juga muncul gerakan perdamaian Gulf Peace Team yang mencoba mencegah perang.
Bahkan waktu itu ada tiga warga Indonesia yang menjadi anggota Gulf Peace Team, yaitu Rizal Mallarangeng, Taufik Rahzen, dan Satrio Arismunandar. Para anggota Gulf Peace Team sempat “pasang badan” dengan berkemah di perbatasan Irak – Arab Saudi, dan menggalang unjuk rasa anti-perang di Baghdad, ibukota Irak.
Gerakan perdamaian serupa tampaknya kini muncul di Rusia. Mereka muncul sejak penumpukan kekuatan militer Rusia di dekat perbatasan Ukraina, menjelang pecahnya perang. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan operasi militer khusus ke Ukraina pada 24 Februiari 2022.
Seperti dilaporkan situs Al Jazeera awal Februari 2022, puluhan tokoh masyarakat mengecam “pesta perang” Rusia. Di Rusia, di mana protes dibatasi dengan ketat, gerakan anti-perang kecil telah tumbuh saat krisis Ukraina memanas.
Di penghujung Januari lalu, lebih dari 100 aktivis, penulis, dan akademisi terkemuka Rusia menandatangani surat terbuka, yang mengecam “partai perang dalam kepemimpinan Rusia” dan media pemerintah yang dianggap “mendukung perang.”
Tidak Bertanggung Jawab
Penulis surat itu, yang diterbitkan di situs web Echo of Moscow, sebuah stasiun radio independen, mengatakan, mereka khawatir dengan aktivitas militer Rusia di dekat perbatasan Ukraina, serta penimbunan senjata Ukraina. “Warga Rusia secara de facto menjadi tawanan kriminal petualangan,” bunyi surat itu.
Meskipun tidak menyebut atau menyalahkan siapa pun secara spesifik dalam sikap Rusia untuk mendorong perang habis-habisan, surat itu menuduh media yang dikelola pemerintah “menormalkan” sudut pandang pihak yang berperang. Yakni, di mana “perang disajikan sebagai peristiwa yang dapat diterima dan tak terhindarkan.”
“Rusia tidak membutuhkan perang dengan Ukraina atau Barat,” surat itu menyimpulkan. “Tidak ada yang mengancam kita, dan tidak ada yang akan menyerang kita. Politik yang didirikan di atas kemajuan gagasan perang semacam itu adalah amoral, tidak bertanggung jawab, dan kriminal, dan tidak dapat dilakukan atas nama rakyat Rusia.”
“Perang benar-benar tidak dapat diterima. Tidak ada yang namanya perang yang adil,” ujar Lev Levinson, pengacara hak asasi manusia yang ikut menandatangani surat itu.
Ditambahkan oleh Levinson, “Saya telah menangani kasus-kasus seputar wajib militer, jadi ini adalah topik yang sangat dekat dengan saya. Setiap gerakan menuju konflik habis-habisan harus dipukul mundur, dengan segala cara yang mungkin. Tetapi saya memiliki harapan, dan bahkan sedikit keyakinan, bahwa kekuatan perdamaian akan menang.”
Penandatangan lainnya termasuk Lev Schlossberg, politisi dan anggota partai liberal Yabloko. “Tidak ada penyeimbang politik untuk (Presiden Rusia) Vladimir Putin dan kebijakannya dalam sistem kekuasaan negara Rusia hari ini,” kata Schlossberg kepada Al Jazeera. “Kelima partai di Duma Negara (parlemen Rusia)… mendukung kebijakan agresifnya terhadap Ukraina.”
Menurut Schlossberg, pernyataan politisi, tokoh budaya dan aktivis hak asasi manusia Rusia terhadap persiapan perang di Ukraina adalah menanggapi kebutuhan publik yang nyata. “Saya menandatangani (surat itu) tanpa rasa takut. Para pemimpin publik harus mengatakan hal-hal mendasar ini, ketika otoritas negara menjadi gila dan membahayakan nyawa orang,” tegasnya.
Noda Tak Terhapuskan
Svetlana Gannushkina, seorang ahli matematika dan anggota terkemuka Memorial, LSM hak asasi manusia tertua di Rusia, ikut menandatangani surat terbuka itu. Gannushkina telah diawasi secara ketat oleh pihak berwenang dan dituduh bertindak sebagai “agen asing.”
Gannushkina mengatakan, dia menandatangani surat itu “karena saya merasa apa yang terjadi adalah sesuatu yang raksasa.”
Dia mengatakan kepada Al Jazeera, “Perang ini, jika dilepaskan, akan menjadi noda yang tak terhapuskan dalam sejarah Rusia. Itu tidak akan dilupakan dan tidak diampuni selama berabad-abad.”
“Pihak berwenang kita mengatakan bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu orang. Faktanya, hampir semua dari kita memiliki kerabat dan teman di Ukraina. Namun Rusia dan Ukraina harus saling menghormati kedaulatan satu sama lain,” tutur Gannushkina.
“Rusia telah melanggar prinsip ini dengan mencaplok Krimea dan melakukan intervensi di Donbas. Kami, warga Rusia, bertanggung jawab untuk ini. Kita akhirnya harus mempelajari setidaknya satu perintah dan berhenti membunuh jenis kita sendiri,” tambahnya.
Para penandatangan tidak sendirian dalam mengutarakan sikapnya.
Penulis skenario dan pembawa acara TV Denis Kataev mengambil kesempatan di Golden Eagle Awards, acara yang setara dengan Oscar Rusia, untuk membacakan kutipan dari Le Déserteur. Itu adalah sebuah lagu anti-perang Prancis, yang pertama kali dinyanyikan pada hari kekalahan Prancis yang menentukan di Indochina pada 1954.
Demonstrasi Anti-Perang
Media dan tokoh-tokoh yang bersahabat dengan negara telah berulang kali meyakinkan audiens mereka bahwa Moskow tidak menginginkan perang. Namun, suara-suara di media independen memperingatkan, pertikaian di perbatasan bisa lepas kendali.
Selama revolusi Euromaidan di Ukraina dan letusan perang berikutnya di Donbas pada 2013-2014, muncul banyak kemarahan terhadap apa yang dilihat sebagai campur tangan Rusia di Ukraina.
Dua demonstrasi besar anti-perang, yang diadakan di Moskow pada Maret dan September 2014, termasuk di antara protes terbesar yang diadakan di Rusia dalam dekade itu.
Namun, tidak semua oposisi Rusia bersatu. Beberapa dari oposisi, termasuk tokoh radikal sayap kiri Sergei Udaltsov, mendukung pencaplokan Krimea dan dukungan Rusia terhadap pemberontak separatis di Ukraina timur.
Menurut jajak pendapat independen Rusia Levada, setengah dari orang Rusia percaya bahwa kesalahan terletak pada NATO dan Amerika Serikat atas terjadinya krisis saat ini. Sebanyak 16 persen menyalahkan Ukraina, dan hanya 7 persen yang percaya bahwa pemberontak separatis atau Rusia yang bertanggung jawab.#
(Satrio)
