Pers Perjuangan dan HUT AJI, 7 Agustus 2021

277

Jakarta, CSW – Tanggal 7 Agustus 2021 ini adalah tepat 27 tahun berdirinya Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Berdirinya organisasi profesi AJI adalah salah satu tonggak perlawanan yang penting terhadap rezim otoriter Orde Baru, yang membungkam kebebasan pers.

AJI hingga saat ini tetap eksis sebagai salah satu organisasi profesi jurnalis, yang konsisten memperjuangkan kebebasan pers dan kesejahteraan jurnalis. Istilah “salah satu” ini harus digarisbawahi, karena pada saat berdirinya AJI, rezim Soeharto memberlakukan sistem “wadah tunggal.”

Di zaman Soeharto, hanya ada satu organisasi jurnalis yang diakui dan direstui pemerintah: PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). Tidak ada kebebasan untuk mendirikan organisasi jurnalis lain. Sedangkan sekarang, telah tumbuh dan hadir belasan organisasi jurnalis. Para jurnalis bebas berorganisasi.

Berdirinya AJI mengingatkan kita pada era “pers perjuangan.” Pers perjuangan adalah berbagai surat kabar yang terbit pada zaman Hindia Belanda, bercorak nasional, dan menyuarakan kepentingan kaum pergerakan. Pers perjuangan ini berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Menurut Van Niel dalam buku Munculnya Elit Modern Indonesia (1984), ada sejumlah faktor yang mendorong timbulnya gerakan nasionalisme di Indonesia. Antara lain: Persamaan rasa dan nasib sebagai bangsa terjajah, yang membentuk sebuah komunitas yang mengarah pada integrasi kebangsaan.

Selain itu adalah munculnya politik etis di negeri Belanda, dan berkembangnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika (Liberalisme, Demokrasi dan Komunisme). Serta, keberhasilan revolusi dan perlawanan terhadap kolonialisme di seluruh penjuru dunia.

Menyampaikan Perlawanan

Van Niel melihat, dalam sejarahnya pers menjadi salah satu media utama, yang digunakan oleh golongan elit modern Indonesia dalam menyampaikan perlawanan, kritik terhadap kebijakan Belanda, serta mobilisasi massa.

Pada zaman yang berbeda, di periode 1994-1998, AJI juga menjalankan peran yang mirip dengan pers perjuangan pada masa sebelumnya. AJI didirikan oleh para wartawan muda Indonesia pada 7 Agustus 1994 di Bogor, Jawa Barat, melalui penandatanganan “Deklarasi Sirnagalih.”

AJI berdiri sesudah pembreidelan tiga media —DeTik, Tempo, Editor pada 21 Juni 1994. AJI didirikan sebagai upaya untuk membuat organisasi jurnalis alternatif di luar PWI, karena saat itu PWI dianggap menjadi alat pemerintah Soeharto dan tidak betul-betul memperjuangkan kepentingan para jurnalis.

Meskipun berdiri pada 1994, sebenarnya perintisan dan gagasan berdirinya AJI sudah ada sejak lama. Sekitar 1991, jauh sebelum pembreidelan tiga media, terjadi pertemuan informal belasan jurnalis di Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu, didiskusikan berbagai hal yang menyangkut kondisi pers Indonesia. Dalam pertemuan itulah, tercetus ide tentang perlunya membentuk organisasi jurnalis alternatif yang independen di luar PWI. Juga muncul kehendak untuk membikin media sendiri. Sayangnya, pembicaraan itu tidak berlanjut menjadi gerakan konkret.

Selain itu, sebelum berdirinya AJI, di berbagai kota sudah mempunyai komunitas dan kelompok-kelompok diskusi jurnalis. Seperti, SPC atau Surabaya Press Club (Surabaya), FOWI atau Forum Wartawan Independen (Bandung), Forum Diskusi Wartawan Yogya atau FDWY (Yogyakarta), dan SJI (Solidaritas Jurnalis Independen) di Jakarta sendiri.

Alasan Memilih Aliansi

Para aktivis jurnalis dari sejumlah komunitas inilah yang lalu turut bergabung membentuk AJI, lewat Deklarasi Sirnagalih. Untuk menghormati dan mengakui keberadaan komunitas-komunitas inilah, maka pada diskusi di Sirnagalih waktu itu sengaja dipilih nama “aliansi” untuk AJI, dan bukan “persatuan” seperti PWI.

Pembreidelan 21 Juni 1994 membantu menciptakan momentum yang dibutuhkan untuk lahirnya sebuah organisasi jurnalis alternatif. Pembreidelan 21 Juni 1994 adalah shock therapy, yang menjadi bendera penggalangan solidaritas para jurnalis muda, untuk mewujudkan mimpi yang sudah lama terpendam, yakni membentuk wadah jurnalis yang independen.

Setelah pembreidelan DeTik, Tempo dan Editor, para jurnalis muda yang didukung elemen mahasiswa, LSM,dan seniman mengadakan kampanye menolak pembreidelan. Karena pertimbangan prosedural, para jurnalis muda menemui pimpinan PWI Pusat yang diketuai Sofjan Lubis dengan Sekjen Parni Hadi.

Mereka menginginkan PWI Pusat memperjuangkan nasib para karyawan dan wartawan korban pembreidelan. Pada pertemuan pertama di Gedung Dewan Pers, Jl. Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu, para jurnalis muda menginginkan, supaya PWI bisa mempertemukan langsung dengan Menteri Penerangan Harmoko. PWI menyanggupi.

Sebulan kemudian, para jurnalis termasuk dari tiga media yang dibreidel kembali menemui PWI Pusat untuk menagih janji. Ternyata PWI gagal mempertemukan mereka dengan Harmoko dan gagal memperjuangkan nasib wartawan dan karyawan pers korban pembreidelan.

Para jurnalis muda ini lalu mencetuskan ketidakpercayaannya lagi pada PWI. PWI dianggap sudah tak efektif lagi memperjuangkan nasib wartawan, dan sudah terlalu dikooptasi oleh penguasa.

Deklarasi Sirnagalih

Untuk menggalang dukungan sekaligus merancang langkah pembentukan organisasi jurnalis, diadakanlah pertemuan para jurnalis muda. Wisma Tempo di Sirnagalih, Jawa Barat, ditunjuk sebagai lokasi pertemuan, karena pertimbangan praktis, relatif tidak jauh dari Jakarta, dan bisa lebih dijamin keamanan dan kerahasiaannya.

Memang tak mudah mencari pemilik gedung, yang bersiap meminjamkan gedungnya untuk aktivitas yang berseberangan dengan pemerintah. Undangan pun disampaikan secara diam-diam. Juga disebarkan undangan palsu, seolah-olah pertemuan akan berjalan di tempat lain di Bandung.

Pertemuan jurnalis pun digelar, dengan elemen utama jurnalis dari empat kota: Surabaya, Yogyakarta, Bandung dan Jakarta. Sebelum pertemuan, sudah terdengar kabar bahwa sejumlah figur tertentu mengklaim bisa mengatur para jurnalis ini.

Maka, untuk menghindari politisasi dan kabar miring, para jurnalis senior seperti Erros Djarot, Aristides Katoppo, Goenawan Mohamad, dan Fikri Djufri diminta tidak datang pada 6 Agustus malam, saat penggodokan konsep dan wadah gerakan oleh para jurnalis muda sedang berjalan.

Mereka baru datang besok harinya, 7 Agustus, ketika penggodokan telah selesai. Hal ini dilakukan untuk menghindari tuduhan bahwa AJI sebagai sekadar alat atau kepanjangan kepentingan tokoh-tokoh pers tertentu. Deklarasi Sirnagalih pun ditandatangani pada 7 Agustus 1994.

Para Aktivis Utama AJI

Bicara tentang sejarah AJI, bisa sangat panjang. Namun, yang menarik, sejak AJI berdiri hingga saat-saat keras perlawanan terhadap rezim Soeharto, sebagian besar aktivis utamanya justru tidak berasal dari media yang dibreidel, namun justru dari media-media lainnya.

Kecuali satu-dua orang, bisa dibilang tak ada satu pun wartawan eks-Editor yang pernah terlibat dalam aktivitas perlawanan AJI pada masa-masa awal berdirinya. Jikalau melihat dari persentase, mungkin yang lebih banyak terlibat dalam AJI adalah jurnalis eks Tabloid DeTik, disusul kemudian dengan jurnalis Majalah Tempo.

Meskipun jumlah wartawan eks-Tempo lebih banyak, para jurnalis Tempo terbelah dua. Separuh mereka berseberangan dengan Goenawan Mohamad, dan memilih bergabung ke Majalah Gatra, yang dimodali Bob Hassan, kroni Soeharto.

Cukup banyak jurnalis-aktivis, yang menggerakkan roda organisasi AJI pada masa awal berdirinya, justru berasal dari media yang bukan korban pembreidelan.

Di antaranya: Stanley Adi Prasetyo (Jakarta-Jakarta), Meirizal Zulkarnain (Bisnis Indonesia), Hasudungan Sirait (Bisnis Indonesia), Rin Hindryati (Bisnis Indonesia), Satrio Arismunandar (Kompas), Dhia Prekasha Yoedha (Kompas), Santoso (Forum Keadilan), Ayu Utami (Forum Keadilan), Andreas Harsono (The Jakarta Post), Ati Nurbaiti (The Jakarta Post), Roy Pakpahan (Suara Pembaruan), dll.

Demikianlah sekilas sejarah berdirinya AJI. Butuh satu buku tersendiri utuk menuliskan sejarah AJI. Bagi para jurnalis-aktivis perintis AJI, memang begitu banyak kenangan dan “romantisme” dalam jatuh-bangun perjuangan menghidupkan AJI.

Sebagai salah satu perintis berdirinya AJI dan penandatangan Deklarasi Sirnagalih, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-27 pada AJI, 7 Agustus 2021. Kepada para pengurus AJI Indonesia dan berbagai AJI Kota, saya juga mengucapkan selamat meneruskan perjuangan AJI, di tengah tantangan zaman yang sudah berbeda kali ini. ***

 

*Satrio Arismunandar adalah Sekjen AJI (1995-1997). Mantan jurnalis Kompas dan Trans TV. Saat ini menjadi Pemimpin Redaksi majalah strategi dan pertahanan ARMORY REBORN.