Jakarta, CSW – Politik Indonesia ini memang lucu yaa. Terlalu banyak kayaknya politikus yang tidak bicara jujur. Nggak ngomong apa adanya. Dan media massa juga sering begitu saja menyiarkan berita tanpa cek dan ricek. Ada informasi yang kayaknya seru, langsung diberitakan. Akibatnya kita-kita ini, masyarakat jadi bingung.
Kasus terbaru ini soal usulan agar pemilu 2024 ditunda dan masa jabatan presiden diperpanjang. Ada sejumlah media yang memframing bahwa ide itu datangnya dari Presiden sendiri. Kalau benar Presiden bilang begitu, yaa agak aneh. Soalnya dia pernah menegaskan bahwa dia tidak ingin maju tiga kali. Presiden Jokowi pernah bilang ide itu menampar dia. Dia pernah menuduh bahwa yang mengajukan ide itu mau menjebak dia
Jadi kalau sekarang tiba-tiba saja dia berinisiatif, kan aneh? Dan gara-gara berita itu, sudah banyak yang mengecam Jokowi. Bahkan ada yang bilang Jokowi harus diturunkan karena mengkhianati konstitusi. Tapi pertanyaannya, sebenernya apa iya Jokowi ingin menunda pemilu dan maju ketigakali? Ternyata, kalau kita baca lagi media, semua nggak jelas. Media-media yang bilang ide itu dari Jokowi sebenernya cuma mengandalkan sumber anonym.
Coba deh baca berita-beritanya. Yang pertama memuat adalah sebuah media online. Media ini memberitakan soal keputusan Partai Amanat Nasional menyatakan mendukung penundaan pemilu. Menurut sumber si media, keputusan PAN itu bukan inisiatif partai itu secara internal. PAN dukung penundaan pemilu karena Ketua PAN Zulkifli Hasan, atau bisa dipanggil Zulhas, disuruh Luhut Binsar Panjaitan.
Jadi digambarkan bahwa Zulhas diundang Luhut. Mereka bertemu khusus untuk membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024. PAN diminta mendukung dan sikap itu harus disampaikan ke publik. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju. Zulhas kemudian minta pendapat para elit partai. Pada saat itu Zulhas juga dihubungi Ketua Golkar Airlangga H. Kata Zulhas, Airlangga menyatakan Golkar diperintahkan Jokowi untuk mendukung penundaan pemilu
Airlangga juga meminta Zulhas menyatakan hal serupa. PAN akhirnya menyatakan dukungan penundaan pemilu. Airlangga tidak. Dia Cuma menyatakan kepada media bahwa dia menampung aspirasi petani kelapa sawit yang ingin agar Presiden Jokowi tetap berkuasa. Tapi Golkar tidak menentukan sikap. Berita media online itulah yang kemudian berkembang. Jadi penyebutan nama Jokowi itu berasal dari sebuah sumber yang tak mau disebut namanya.
Siapa dia? Kita tidak tahu. Setelah berita ini beredar, banyak media bertanya kepada Zulhas soal pertemuan dengan Luhut. Zulhas mengakui dia bertemu dengan Luhut. Tapi dia bilang, itu cuma komunikasi biasa saja. Dia mengatakan tidak ada pembicaraan soal penundaan pemilu. Jadi kalau dilihat sih penyebutan Jokowi yang memerintahkan penundaan pemilu ini cuma gossip. Wartawan hanya mengutip pernyataan seseorang yang tidak jelas kredibilitasnya. Sumber inilah yang bilang Zulhas diperintah Luhut yang disetujui Jokowi. Sumber inilah yang bilang Airlangga diperintahkan Jokowi. Pihak-pihak yang digosipkan sendiri sudah membantah, walau tidak selalu secara langsung.
Juru bicara Luhut misalnya sudah menyatakan bossnya tidak pernah memerintahkan Zulhas bicara begitu. Kemudian ada menteri Sekretariat Negara, Pratikno. Lewat staf ahlinya Faldo Maldini, dia bilang Presiden tidak memikirkan penundaan pemilu dan konsentrasi di soal Covid. Begitu juga ada deputi kantor staf kepresidenan Jaleswari Pramodawardhani yang menyatakan Presiden tetap mendukung pepmilu lima tahunan.
Dan terakhir Presiden Jokowi sendiri yang bilang dia kan tunduk dan patuh pada konstitusi. Artinya, ya karena konstitusi menyatakan pemilu harus dilakukan 5 tahun sekali, ya tidak ada cara untuk menundanya satu-dua tahun. Jadi memang lucu sih. Masyarakat terus dibanjiri dengan berita-berita tidak jelas. Bahwa ada rencana penundaan pemilu itu, jelas tidak bisa dibantah. Apakah ada yang menjadi otak di belakang rencana besar ini?
Tentu saja ada. Ada dua ketua partai yang jelas-jelas menyatakan perlunya penundaan pemilu: PKB dan PAN Airlangga Hartarto tidak jelas-jelas mendukung, tapi kayaknya sih kecenderungannya ke situ. Jadi kalau sampai ada tiga partai bersuara sama, rasanya sih ada yang menggerakkan. Tapi pertanyaan terbesarnya, apakah ini keinginan Presiden atau pihak-pihak lainnya.
Presiden sudah sejak lama menyatakan tidak berminat. Tapi orang-orang di sekitarnya belum tentu. Buat kita sebagai masyarakat, kita pelu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita butuh informasi yang akurat dan objektif. Sayangnya media justru lebih suka bergosip. Para wartawan terkesan cari gampang. Mengutip begitu saja pendapat-pendapat orang seolah-olah itu fakta. Padahal kebenarannya bisa sangat diragukan. Mudah-mudahan media massa Indonesia bisa terus memperbaiki diri.
