Jakarta, CSW – Beberapa pekan lalu, kami menyajikan data yang mengkhawatirkan tentang Radio Republik Indonesia. Berdasarkan temuan seorang penonton, berita-berita RRI terkesan pro PKS dan pro FPI. Beberapa hari yang lalu, kami memperoleh kiriman sebuah rekaman ceramah Islam di RRI.
Menurut si pengirim, rekaman ini berasal dari acara Idul Fitri di RRI pada 2018. Menurutnya, rekaman ini disiarkan secara langsung ke seluruh pendengar RRI di Indonesia. Isinya sejalan dengan data yang sudah kami sampaikan sebelumnya.
Kalau didengar, si penceramah ini memupuk perpecahan antara muslim dan muslim. Dia menyatakan semua orang yang tidak percaya Allah dan kerasulan nabi Muhammad adalah kafir. Kafir adalah mereka yang tertutup hatinya. Kesimpulannya, semua warga Indonesia yang tidak beragama Islam adalah kafir.
Dia menyarankan, kaum non-muslim mengakui saja bahwa mereka kafir. Ustad ini juga bilang, siapa tahu umat non-muslim terbuka hatinya dan masuk Islam. Dengan sinis dia bilang mereka yang memandang nonmuslim itu bukan kafir adalah dodol yang belum mateng
Dia bilang, orang nonmuslim seharusnya bangga disebut kafir. Dia juga bilang Islam itu rahmatan lil alamin bukan Islam Nusantara. Apa yang disampaikan si ustad ini sangat berbahaya. Pernyataan dia bahwa semua nonmuslim adalah kafir jelas merendahkan nonmuslim.
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kafir adalah orang yang tidak percaya pada Allah dan rasul-Nya. Jadi kalau nonmuslim disebut kafir, mereka dianggap tidak percaya Tuhan dan semua rasulnya.
Ini akan menimbulkan perpecahan luar biasa. Si ustad bisa saja berpendapat begitu. Tapi kita semua tahu bahwa dalam Islam sendiri, ada perbedaan pendapat tentang pengertian kafir. Si ustad ini hanya mewakili satu cara pandang tertentu. Mayoritas umat islam tidak menganggap bahwa nonmuslim adalah kafir.
Pertanyaannya: mengapa justru ustad semacam ini yang diundang oleh RRI untuk bicara? Yang kami khawatirkan, RRI menjadi media bagi propaganda kelompok-kelompok anti NKRI. Kami tidak anti RRI. Kami justru berharap RRI bisa menjalankan fungsi sebagai Radio Publik yang bermartabat.
Beberapa tahun yang lalu, TVRI menjadi media propaganda HTI. Yang kita cemaskan, sekarang RRI pun bisa menjadi media serupa. Momentumnya sekarang pas.
DPR baru saja memilih dewan Pengawas RRI yang baru. Kita berharap Dewas RRI yang baru bisa mencegah jangan sampai RRI menjadi media propaganda kaum radikal. DPR harus menjaga jangan sampai Dewas yang baru ini juga disisipi unsur anti NKRI. Data yang kami sampaikan tadi bisa diperiksa kembali.
Kami dengan senang hati akan berbagi data yang kami miliki pada DPR ataupun pada Dewas yang baru. Yang penting kita harus mencegah RRI menjadi media yang digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
RRI adalah Lembaga penyiaran public yang dibiayai rakyat. RRI seharusnya menjadi media yang melayani kepentingan public, bukan kepentingan politik tertentu. Mari kita terus dukung dan awasi RRI. (RPA/AA)
