Kali ini kita akan bicara soal kisah sedih di Papua.
Kelompok teroris Papua terus memakan korban sipil.
Sejak Januari 2021, sudah ada 16 kali serangan dari kaum teroris Papua.
Selama bulan April saja kelompok teroris tersebut melakukan delapan penyerangan
Akibat serangan di bulan April itu, dua guru, satu siswa, satu tukang ojek, dan satu anggota TNI tewas terbunuh.
Mereka membakar sekolah, rumah kepala suku, rumah dinas guru, dan rumah Dinas anggota DPRD.
Mereka juga merampok persediaan bahan pokok yang dimiliki warga.
Bangsa Indonesia seharusnya kompak melawan kaum teroris ini.
Yang dibunuhi adalah warga Indonesia yang tak bersalah.
Karena itu, kami heran dengan sikap sebagian LSM dan aktivis yang nampak enggan mengutuk aksi terror itu.
Kami juga heran dengan sikap Sebagian kawan-kawan LSM menolak para teroris disebut sebagai teroris.
LBH Indonesia sampai saat ini tidak bersuara.
Di sejumlah daerah di Jakarta sudah ada sejumlah spanduk yang mempertanyakan sikap diam LBH ini.
Tapi LBH tetap bungkam.
CSW sudah berusaha menghubungi Ketua YLBHI, Asfinawati.
ASfin meminta kami menghubungi Ketua LBH Papua, Emmanuel Goby atau Edo.
Namun Ketika Edo dihubungi, dia malah menyarankan untuk menghubungi LBH di Jakarta.
CSW sudah berusaha menghubungi Kembali LBH Pusat.
Tapi tak ada jawaban sampai sekarang.
Lembaga lain yang juga diam adalah KOmisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan, alias Kontras.
KONTRAS selama ini nyaring menyuarakan isu Papua.
Tapi KONTRAS diam soal pembunuhan warga sipil ini.
KONTRAS justru mengeluarkan siaran pers berisikan keberatan atas pengiriman pasukan TNI/POLRI ke PAPUA,
KONTRAS juga keberatan dengan istilah baru yang digunakan pemerintah terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata.
Seperti sudah diumumkan, pemerintah tidak akan lagi menggunakan istilah KKB melainkan Kelompok Teroris.
KONTRAS menyatakan penetapan KKB sebagai kelompok teroris akan rentan melahirkan pelanggaran HAM dalam proses penegakkan hukum.
Begitu juga Gubernur Papua Gubernur Papua Lukas Enembe meminta pemerintah pusat mengkaji ulang kebijakan penggunaan istilah teroris.
Enembe meminta pemerintah pusat menggunakan pendekatan kemanusiaan, bukan pendekatan kekerasan.
Buat kami, sikap semacam ini sangat mengherankan.
Pemerintah Pusat sudah jelas menyatakan bila para pelaku aksi terror itu hanya disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata, wewenang pemerintah menjadi terbatas.
Kalau mereka disebut sebagai KKB, mereka hanya dianggap sebagai pelaku kejahatan.
Padahal apa yang dilakukan kaum teroris itu jauh melampaui tindak kriminal biasa.
Mereka membantai warga sipil dengan kejam.
Mereka membakari rumah, fasilitas umum
Itu terror. Bukan kejahatan biasa.
Kami tentu mengerti bahwa konflik di Papua memang rumit
Kita tentu berharap pemerintah memastikan pengakan hukum dilakukan dengan selalu mematuhi Hak Asasi Manusia.
Tapi prioritas pemerintah adalah melindungi rakyat.
Tidak mungkin pemerintah membiarkan korban berjatuhan.
Masyarakat sipil tentu ingin ada perlindungan terhadap rakyat.
Tapi bukankah apa yang dilakukan teroris Papua adalah pembunuhan rakyat sipil?
Bukankah kekarasan kaum teroris juga patut dihujat?
Mengapa para aktivis diam?
Pemerintah pusat bukannya tidak mendengarkan jeritan masyarakat papua.
Kita tentu paham, rakyat Papua sudah dibiarkan menderita selama berpuluh tahun.
Bisa dibilang, sebelum pemerintah Jokowi, Papua dianaktirikan.
Kekayaan alamnya disedot, rakyatnya dibiarkan menderita.
Namun ini semua sudah berubah.
Jokowi jelas-jelas sudah menunjukkan kecintaannya pada Papua.
Pada periode pertama pemerintahannya, Jokowi sebelas kali berkunjung ke Papua.
Jokowi memprioritaskan pembangunan infrastruktur, jalan, tol laut, internet dan Sumberdaya Manusia di Papua.
Di bawah Jokowi, harga BBM di Papua sama dengan harga BBM di daerah-daerah lain di Indonesia
Setiap tahun ribuan anak-anak Papua dikirim bersekolah baik di dalam negeri, maupun di luar negeri, dengan beasiswa khusus.
Pemerintah juga mendorong Pendidikan wirausaha anak muda Papua.
Selain itu, ada perekrutan 1000 Pemuda Asli Papua untuk bergabung di BUMN.
Jadi, pemerintah Indonesia serius untuk membuat rakyat Papua sejahtera.
Tentu ada banyak masalah.
Kita masih sering mendengar korupsi besar-besaran yang dilakukan para birokrat dan pejabat Papua.
Tentu masih banyak yang harus dibenahi.
Tapi yang jelas Papua sedang berusaha dibangun, bukan sedang dirampok.
Karena itu sangat mengherankan bila kaum teroris itu masih terus memberontak.
Kaum teroris itu terkesan tidak ingin ada pembangunan di Papua.
Salah satu sasaran serangan mereka justru adalah tempat di mana ada pembangunan infrastruktur.
Jadi kalau kita peduli pada rakyat Papua, saat ini kita seharusnya mendukung pembangunan Papua.
Bukannya malah mendukung kelompok teroris yang jelas-jelas membunuhi rakyat sipil atau dengan sengaja menyabot pembangunan.
Pemerintah sudah berusaha melakukan dialog.
Tapi kaum teroris itu jelas-jelas menolak berdamai.
Kaum teroris Papua memang ingin membuat kacau Papua dengn membuat rakyat Papua sengsara.
Karena itu, kami berharap masyarakat sipil Indonesia, LSM , media massa turut mendukung langkah pemerintah menghabisi kaum teroris Papua.
(RPA/AA)
